“Kondisi ini sangat mengganggu roda ekonomi Aceh, sebaiknya, BSI tidak tinggal diam dan melakukan penguatan sistemik agar nasabah lebih nyaman,” imbuh Hadi Surya, STP, MP.
ACEH SINGKIL, INFORakyat.co - Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Hadi Surya, STP, MP menanggapi terhadap terjadi kembali gangguan sistem pada layanan digital Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyebabkan lumpuhnya transaksi perbankan di Aceh.
Statemen tegas itu disampaikan Hadi Surya di sela-sela Reses di Aceh Singkil. Katanya, gangguan ini bukan lagi hal baru, melainkan peristiwa yang terus berulang, tanpa ada tanda-tanda perbaikan nyata dari pihak BSI.
"Ketika masyarakat tidak bisa bertransaksi bisnis, baik menarik uang maupun mentransfer dana, dan ini terjadi berkali-kali, maka kita tidak lagi bicara soal gangguan teknis tetapi berhadapan dengan kegagalan manajemen dan sistemik. Rakyat Aceh tidak boleh terus menjadi korban dari sistem yang tidak bisa diandalkan," ujar Hadi Surya, STP, MP melalui keterangan tertulis kepada INFORakyat.co, Senin, 02 Juni 2025.
Gangguan layanan BSI pada aplikasi BYOND yang kembali terjadi pada Senin, 2 Juni 2025, dinilai telah menyebabkan keresahan luas di tengah-tengah masyarakat. Dampaknya dirasakan oleh pelaku UMKM, petani, pegawai, mahasiswa, hingga layanan pemerintahan yang bergantung pada sistem keuangan BSI.
"Kondisi ini sangat mengganggu roda ekonomi Aceh, sebaiknya, BSI tidak tinggal diam dan melakukan penguatan sistemik agar nasabah lebih nyaman," imbuh Hadi Surya.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, gangguan ini bukan sekadar masalah teknis atau gangguan server. Yang sedang terjadi adalah krisis kepercayaan publik yang makin dalam terhadap BSI, bank yang selama ini memonopoli layanan keuangan syariah di Aceh.
Ia berpendapat, bahwa sistem yang terus-menerus bermasalah bukan hanya menghambat transaksi, tetapi secara langsung mengganggu aktivitas ekonomi rakyat, mengganggu kestabilan usaha kecil, bahkan berdampak pada pelayanan pemerintahan.
"Ketika masyarakat tidak bisa bertransaksi bisnis, baik menarik uang maupun mentransfer dana, dan ini terjadi berkali-kali, maka kita tidak lagi bicara soal gangguan teknis tetapi berhadapan dengan kegagalan manajemen dan sistemik. Rakyat Aceh tidak boleh terus menjadi korban dari sistem yang tidak bisa diandalkan," kata Hadi Surya, STP, MP.
Baca Juga:
Bantuan Pascabanjir Aceh Singkil Tersendat, Warga Geram Jadup Tertahan dan Rehab Rumah Belum Jalan
Sekretaris Komisi III DPRA itu menilai, sejauh ini tidak terlihat ada keseriusan dari BSI untuk melakukan transformasi digital yang layak.
Permintaan maaf berulang tanpa solusi berkelanjutan bukanlah bentuk tanggung jawab nyata, tetapi terkesan pembiaran. Dalam konteks daerah seperti Aceh, masyarakat telah memberi kepercayaan besar kepada sistem keuangan syariah, namun kekecewaan muncul akibat kerap terjadi gangguan.
"Faktor ini berpotensi melahirkan krisis kepercayaan terhadap institusi keuangan secara lebih luas, koreksi dan evaluasi harus diupayakan semaksimal mungkin," imbuhnya lagi.
Karena itu, Hadi Surya mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan tata kelola BSI, terutama di Aceh.
Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak tinggal diam, karena pengawasan terhadap stabilitas layanan keuangan adalah bagian dari mandat utama mereka.
Di sisi lain, ia juga mendorong Gubernur Aceh untuk segera membuka ruang alternatif dengan menghadirkan bank-bank lain agar masyarakat tidak bergantung secara tunggal pada satu sistem yang terus-menerus gagal.
"Ini bukan soal kita anti terhadap BSI, kita bicara tentang pelayanan publik. Bank harus bisa dipercaya masyarakat tanpa muncul keluhan. Kalau BSI tidak mampu memenuhi kepercayaan itu, maka kita perlu menghadirkan opsi lain yang lebih siap, lebih sigap, dan lebih profesional," tegas Hadi Surya.
Komisi III DPRA, kata Hadi, sedang mempersiapkan langkah-langkah lanjutan untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk BSI, OJK, dalam forum resmi untuk mencari solusi yang konkret.
"Evaluasi terhadap sistem keuangan di Aceh juga akan dilakukan secara menyeluruh, agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban kebijakan dan sistem yang tidak berpihak kepada kepentingan publik, ini harus dipikirkan oleh pemerintah Aceh dan wakil rakyat," celetuknya.
Lebih konsentrasi, ia menegaskan bahwa Aceh mendukung ekonomi syariah, tapi dukungan itu harus dibalas dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
"Perbankan syariah harus menjadi solusi ekonomi umat, bukan menjadi penghambat. Rakyat Aceh butuh pelayanan yang adil, cepat, tepat dan bertanggung jawab, bukan sekadar janji perbaikan yang tidak pernah terbukti," tutupnya. ||
