“Harapan kita, proses pengusulan Sekda Aceh nantinya dapat dikawal bersama dan disampaikan secara terbuka kepada rakyat Aceh, lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan Aceh,” ujar Zamzami, ST, M.AP.
BANDA ACEH, INFORakyat.co - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) 9 Aceh, Zamzami, ST, M. AP mengusulkan agar Sekretaris Daerah (Sekda) yang diusulkan Gubernur disampaikan secara terbuka dan transparan agar rakyat bisa menilai kapasitas, kompetensi dan integritasnya.
Hendaknya, pengusulan Sekda Aceh nantinya sejalan dan mampu mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan kredibel serta tidak tersandung persoalan hukum.
Menurut politisi asal Aceh Selatan itu, transparansi dalam pengusulan pejabat tinggi seperti Sekda sangat penting untuk memastikan kualitas dan integritas calon yang akan mengemban amanah besar dalam pemerintahan daerah.
Baca Juga:
Usai penyegaran pejabat eselon III dan IV, H. Mirwan MS segera Godok hasil UKOM Kepala SKPK
"Harapan kita, proses pengusulan Sekda Aceh nantinya dapat dikawal bersama dan disampaikan secara terbuka kepada rakyat Aceh, lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan Aceh," ujar Zamzami, ST, M. AP kepada INFORakyat.co melalui keterangan tertulisnya, Rabu (18/6/2025).
Ia juga menegaskan, bahwa sejauh ini tidak dipermasalahkan calon Sekda Aceh karena belum ada nama-nama yang muncul dan beredar ke ruang publik.
"Inisiatif ini adalah bentuk komitmen kami di Fraksi NasDem untuk mendorong segera lahir Sekretaris Daerah definitif agar tata kelola pemerintahan lebih baik dan transparan serta berkomitmen mensejahterakan masyarakat dibawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh," tambahnya.
Zamzami menilai, Sekda sebagai motor penggerak birokrasi harus memiliki integritas, kapabilitas, pengalaman, serta loyalitas terhadap visi dan misi kepala daerah.
"Maka proses penunjukan dan pengusulan sosok calon Sekda harus transparan, profesional dan tidak tersandung hukum dalam menjaga marwah dan arah kemajuan Pembangunan," imbau Zamzami.
Masih saran konstruktif Zamzami, langkah ini dapat menjadi pemicu bagi fraksi-fraksi lain untuk turut serta aktif dalam mendorong transparansi dan partisipasi dalam membantu pemerintahan Mualem-Dek Fadh dengan hadirnya Sekda yang benar-benar layak dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat Aceh.
"Jangan sampai ada kesan Mualim-Dek Fahd tidak mempertimbangkan keseimbangan perwakilan wilayah di Aceh dalam penunjukan dan pengangkatan pejabat pemerintah Aceh. Maunya, terakomodir semua wilayah demi hati nurasi dan aspirasi masyarakat," tutup Zamzami yang pengenyam kursi DPRK Aceh Selatan selama dua periode tersebut. ||
