Kini beredar surat Aliansi Rakyat Aceh Tenggara mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh Tenggara menghadiri rapat konsolidasi pembahasan empat pulau yang ada di Aceh Singkil, di caplok Sumut.
KUTACANE, INFORakyat.co - Menjadi isu yang memanas di kalangan masyarakat Aceh, setelah empat pulau yang ada di Aceh Singkil, Aceh tersebut secara admistratif di tetapkan Kementrian Dalam Negri ( Kemendagri) Tito Karnavian, memasuki wilayah Sumatra Utara.
Hal ini menjadi sorotan Publik baik dari kalangan aktivis hingga Eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Kini beredar surat Aliansi Rakyat Aceh Tenggara mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh Tenggara menghadiri rapat konsolidasi pembahasan empat pulau yang ada di Aceh Singkil, di caplok Sumut.
Koordinator Aliansi Rakyat Aceh Tenggara, Darmawan, ST saat di konfirmasi INFORakyat.co Kamis, (12/6/2025) membenarkan atas beredarnya surat yang mengundang seluruh masyarakat Aceh Tenggara, melakukan pembahasan atas keputusan Kemendagri terhadap empat pulau yang ada di Aceh Singkil memasuki wilayah Sumut.
"Benar atas beredarnya surat undangan kepada seluruh elemen masyarakat Aceh Tenggara, atas pembahasan empat pulau yang telah di tetapkan Kemendagri memasuki wilayah Sumut," akui Darmawan.
Adapun agenda tersebut akan di laksanakan pada hari Sabtu 14 Juni 2025 di Kampus Universitas Gunung Leuser Aceh, dalam agenda rapat luar biasa menyangkut Surat Keputusan Mentri Dalam Negri nomor: 300.2.2-2138 tentang empat pulau Aceh ke wilayah Sumut.
Darmawan juga menyampaikan merasa curiga terjadi pemanfaatan atas konflik di Aceh untuk menutupi isu nasional yang saat ini sedang berlangsung di pulau Raja Ampat.
"Curiga dengan isu yang menjadi sorotan pusat terhadap tambang nikel di Raja Ampat, kini Aceh dan Sumut seolah di manfaatkan isu konflik untuk mensabuplase kejadian di Raja Ampat," kata Darmawan.
Menurut nya, secara nasional terdapat isu dugaan ke empat pulau tersebut mengandung minyak dan gas yang cukup besar.
Namun setelah dupelajari dari beberapa sumber media, luas empat pulau tersebut hanya 16 hektar lebih, artinya jika perhitungan investasi atas kandungan bumi dari empat pulau tersebut tidak relevan.
"Oleh karena itu, Aliansi Rakyat Aceh Tenggara meminta kepada presiden agar segera mencopot, Mentri Dalam Negri saudara Tito Karnavian" tegas Darmawan.
