“Kami sudah diarahkan bapak bupati untuk menindaklanjuti peluang dari Kementerian Sosial terhadap persiapan Sekolah Rakyat, penyediaan tenaga pengajar dari Disdikbud, kalau kriteria siswa itu ranahnya Dinas Sosial yang memiliki data akurat,” ucap Zikri, S.Pd.
TAPAKTUAN, INFORakyat.co – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus mengupayakan persiapan dan kesiapan dalam mengakomodir program prioritas Presiden Republik Indonesia terhadap Sekolah Rakyat (SR).
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Aceh Selatan Zikri, S. Pd menindaklanjuti informasi resmi dari Bupati H. Mirwan MS, SE, M. Sos, bahwa Aceh Selatan mendapat porsi anggaran Pembangunan Sekolah Rakyat dari Menteri Sosial RI.
Dana yang akan dialokasikan itu merupakan kuota 40 besar dari 416 Kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia. Untuk lokasi dibutuhkan lahan seluas lebih kurang 6 hektar. Dan dalam waktu dekat Tim dari Kemensos RI akan melakukan verifikasi kelayakan lahan di beberapa titik yang dinilai memiliki kelayakan.
"Sesuai arahan bapak bupati atas petunjuk Kemensos RI, Disdikbud sedang melaksanakan proses seleksi tenaga pengajar (guru) tingkat SD, SLTP hingga SLTA untuk Sekolah Rakyat sistem satu atap, kalau kriteria siswa itu data akurat di Dinsos," terang Zikri kepada https://inforakyat.co, Jumat (20/6/2025).
Kemungkinan besar, lanjut Plt Kadisdikbud, untuk sementara waktu yang tersedia dan dapat dimanfaatkan hanya gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Labuhan Haji sampai gedung Sekolah Rakyat yang diharapkan rampung di bangun sesuai lokasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Selain melaksanakan proses rekrutmen guru, persiapan dan kesiapan lain juga diupayakan secara matang, sehingga kebutuhan yang ditargetkan dapat memenuhi harapan pemerintah.
"Estimasi siswa-siswi mencapai 2.000 orang jenjang SD, SLTP dan SLTA dengan sistem boarding school (belajar di kelas dan tinggal di asrama). Khusus kriteria siswa-siswi, data akurat akan diinput Dinas Sosial yang lebih memahami persoalan terhadap warga kurang mampu, dan terkoneksi langsung ke Kementerian Sosial," papar Zikri.
Menurut Plt Kadisdikbud, upaya, kerja keras dan terobosan pimpinan daerah hendaknya jangan disia-siakan. Menindaklanjuti peluang ini, bapak bupati dan Wakil Bupati terus menggelar rapat untuk mempersiapkan berbagai persyaratan.
Baca Juga:
Bantuan Pascabanjir Aceh Singkil Tersendat, Warga Geram Jadup Tertahan dan Rehab Rumah Belum Jalan
"Kita manfaatkan sebaik mungkin peluang yang diberikan pemerintah pusat, kesempatan ini merupakan bentuk kepercayaan dan kesempatan Pusat dalam mewujudkan Aceh maju dan produktif. Kuota ini merupakan batu loncatan untuk upaya jemputan di sektor lain," pungkas Zikri. ||
