“Tenaga honorer Kategori II dan Non ASN terdaftar dalam database BKN Tahun 2024 yang lulus seleksi PPPK di Kemenag Aceh Selatan yang sudah keluar NIP sujud syukur”
TAPAKTUAN, INFORakyat.co –Setelah dinyatakan lulus seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN terdaftar di database BKN Tahun 2024 di ruang lingkup Kementerian Agama (Kemenag), kini peserta seleksi di Aceh Selatan sudah mengantongi Nomor Induk Pegawai (NIP).
Informasi dihimpun INFORakyat, sejumlah honorer dan tenaga non ASN yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK oleh Kemenag RI pada Januari 2024, khusus Aceh Selatan sudah mengakui telah keluar NIP di awal Mei 2025.
"Alhamdulillah dan kami sujud syukur, NIP kami sudah keluar, hanya tinggal dikeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan penempatan. Kami bahagia, Kemenag menjadi yang terdepan dalam proses pengeluaran NIP," ujar salah seorang sumber yang jati dirinya diminta jangan dipublikasi, Kamis (8/5/2025).
Kalau tidak salah dan sesuai yang dipublikasi media dan disampaikan bapak kepala kantor Kemenag Aceh Selatan, sebanyak 454 tenaga honorer di ruang lingkup Kemenag Aceh Selatan lolos seleksi PPPK pada tahun 2024.
"NIP itu dikeluarkan secara bertahap dan bergelombang, kayaknya sudah keluar semua. Ini merupakan anugerah Allah yang patut disyukuri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar SK pengangkatan," papar sumber mengaku bahagia.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Selatan Khairul Huda, S.Hi, M.Si yang dikonfirmasi mengaku telah mendapat informasi tentang dikeluarkan NIP sebanyak 454 Calon PPPK. Diprediksikan sudah mencapai 100 persen dari jumlah yang diumumkan lulus.
"Dengar-dengar seperti itu, bahkan ada juga laporan tentang sudah dikeluarkan NIP bagi 454 calon PPPK dari Kemenag RI untuk wilayah kerja Kantor Kemenag Aceh Selatan, namun untuk menjelaskan perihal tersebut bukanlah kewenangan kami, tetapi mukhlak pihak Kementerian Agama Pusat," jawab Khairul Huda singkat.
Menurut dia, "kita tunggu saja petunjuk dan mekanisme akurat dari Kemenag Pusat yang memiliki kewenangan penuh. Kami akan di daerah hanya melaksanakan apa yang ditugaskan," pungkasnya. ||
