"PBB di Aceh Tenggara sebesar 0,5 persen, tahun 2025 direncanakan diturunkan menjadi 0,2 persen akibatkan faktor rendahnya kemampuan masyarakat membayar pajak,” Sukur Selamat Karo-karo.
KUTACANE, inforakyat.co – Bak kata kata pepatah, lain lubuk lain ikan, beda rerumputan beda pula belalangnya, begitu juga kebijakan yang diambil pemangku pemerintahan, Pajak bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Aceh Tenggara, provinsi hanya ditetapkan tarif 0,5 persen, malah direncanakan akan diturunkan.
Perbedaan nyata, sebagaimana informasi beredar bahwa pemerintah Kabupaten Pati di bawah kepemimpinan Sadewo mewacanakan kenaikan PBB P2 hingga 250 persen. Rencanakan penerapan kenaikan Pajak menimbulkan gejolak hingga aksi massa besar-besaran.
Penetapan angka (nilai) pajak berdasarkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah, kemudian dihitung jumlah penduduk serta luas wilayah.
Baca Juga:
Simpatisan dan Pendukung sempat "Meradang", Abu Heri minta Sabar dan Dewasa menyikapi Kehendak Allah
Kabupaten Aceh Tenggara yang berada di lembah pegunungan Leuser, memiliki 4.242 KM² dengan jumlah penduduk 229.368 jiwa berdasarkan data dari Wikipedia tahun 2023.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara, Sukur Selamat Karo-karo menyampaikan, mengatakan bahwa PBB di kabupaten yang beribukota Kutacane itu sebesar 0,5 persen. Dinilai dari rendahnya pembayaran pajak, tahun 2025 malah akan diturunkan lagi.
Baca Juga:
Perkuat Tata Kelola Data Statistik Sektoral, Diskominfo Nagan Raya Gelar Pembinaan Teknis EPSS
"PBB di Aceh Tenggara sebesar 0,5 persen, tahun 2025 direncanakan diturunkan menjadi 0,2 persen, faktornya, akibatkan rendahnya kemampuan masyarakat membayar pajak," ungkap Sukur Selamat Karo-karo kepada INFORakyat.co Jumat (15/8/2025) melalui pesan WhatsApp (WA).
Sementara keterangan yang diperoleh dari Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada BPKD Aceh Tenggara Julius Hasyim menyebutkan, PAD kabupaten setempat tahun 2023 dengan realisasi Rp. 941.930.658, sedangkan target yang direncanakan senilai Rp.1,8 miliar.
Kemudian, sambung Julius Hasyim, tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.1 ,2 miliar, namun terealisasinya hanya berkutat Rp.128.058.257. Angka ini menunjukan penurunan setiap tahun.
"Artinya, pembayaran atau realisasi PAD Aceh Tenggara setiap tahun terjadi penurunan dan tidak mencapai target, didasari hal tersebut, maka bapak bupati merencanakan penurunan tarif PBB dari 0,5 persen menjadi 0,2 persen," tutup Julius. ||
