“Ketentuan desil BPJS-Kesehatan tahun 2026 didasarkan data DTKS. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sistem basis data elektronik pusat oleh Kementerian Sosial RI”
TAPAKTUAN | INFORakyat.CO – Polemik desil Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), tentang penentuan desil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disandingkan dengan Jaminan Kesehatan Aceh, ternyata ketentuannya didasari sistem data elektronik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah pusat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.
Dikutip dari berbagai sumber, artikelr dan laman resmi milik pemerintah, Jumat, 01 Mei 2026, ketentuan desil BPJS Kesehatan 2026 didasarkan DTKS, penerima bantuan iuran (PBI-JK) diprioritaskan untuk kategori miskin/rentan kategori Desil 1–5.
Sementara, masyarakat di atas desil tersebut atau Desil 6–10, dianggap mampu dan subsidinya dicabut, sehingga diwajibkan beralih menjadi peserta mandiri.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem basis data elektronik dikelola oeleh Kemensos untuk memuat data sosisl, ekonomi, dan demgrafi dengan status kesejahteraan terendah.
DTKS mencakup data penerima bantuan sosial (Bansos), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu/kelompok yang mengalami hambatan sosial sehingga butuh bantuan seperti anak terlantar, lansia terlantar atau disabilitas. PPKS, dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Definisi Desil adalah Pembagian rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yakni:
Baca Juga:
Sidak Pasar di Nagan Raya, Kadisnak Aceh temui harga Ayam potong dijual diatas HET di 4 Kabupaten
Pertama, Desil 1 (terendah/sangat miskin) hingga Desil 10 (tertinggi/mampu).Target Tahun 2026, fokus penerima bantuan iuran adalah Desil 1 hingga maksimal Desil 4 atau 5, tergantung kebijakan pemutakhiran data.
Kemudian, Desil 6–10 (Mandiri), Warga dalam kategori ini diarahkan untuk membayar iuran mandiri. Jika sudah terlanjur PBI, statusnya berisiko dinonaktifkan.
Baca Juga:
Peringati Hari Buruh KSPSI Aceh Tenggara, May Day 2026 Tuntut Kesejahteraan dan Perlindungan Pekerja
Syarat PBI (Desil 1-5) meliputi, NIK dan KK harus valid sesuai data Dukcapil dan terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Sementara itu, kebijakan wilayah seperti Provinsi Aceh, akan dimulai Mei 2026, JKA hanya menanggung desil 1-7, sedangkan desil 8-10 wajib mandiri.
Dijelaskan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, kelompok yang membutuhkan bantuan penerima sas manfaat. Contohnya, Penyandang disabilitas, anak jalanan, lansia terlantar, korban bencana, dan fakir miskin. Atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Baca Juga:
Peserta Sorot Profesional Penilaian Juri, hasil lomba FLS3N 2026 di Bener Meriah menuai kontroversi
Sedangkan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), fokus pada individu yang membutuhkan perlindungan atau bantuan untuk mencapai fungsi sosialnya.
Sementara PSKS berfokus pada manusia, alam, dan institusi sosial yang menyediakan dukungan/bantuan untuk mengatasi masalah sosial tersebut.
Adapun fungsi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, bertujuan sejumlah acuan bantuan sosial (Bansos), yakni:
1. Acuan Bansos: Menjadi dasar utama penentuan sasaran program bantuan seperti PKH, Kartu Sembako, PBIJK, dan KIP-Kuliah.
2. Perencanaan Program: Membantu pemerintah meningkatkan akurasi, efisiensi anggaran, dan ketepatan sasaran perlindungan sosial.
3. Pembaruan Data:Data diperbarui berkala melalui musyawarah desa/kelurahan untuk memastikan akurasi.
Khusus Aceh, hingga berita ini dipublikasi belum diperoleh keterangan tentang mekanisme pemberlakuan Desil yang akan disandingkan dengan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Pihak berkompeten (BPJS-Kesehatan dan Dinsos) setempat yang dicoba konfirmasi juga belum mengerti untuk memberi penjelasan resmi. ||
