“AMAN mendelegasikan sebagai wadah pemersatu Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, bersih dari oligarki serta berkomitmen, mendukung mewujudkan Indonesia emas,” kata Syafyuzal Helmi.
BANDA ACEH, inforakyat.co – Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) menggelar Deklarasi dan Dialog Kebangsaan dengan tema "Menyambut Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Kebijakan, Harapan, dan Dukungan Kaum Muda" di Cafe Colosseum Pango Raya, Banda Aceh, Senin, 27 Oktober 2025.
Koordinator AMAN Wilayah Aceh, Syafyuzal Helmi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan dialog terbuka bagi kaum muda untuk menilai arah kebijakan pemerintahan kurun satu tahun terakhir, sekaligus memperkuat peran mahasiswa dalam mengawal pembangunan nasional.
"AMAN mendelegasikan sebagai wadah pemersatu Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, bersih dari oligarki serta berkomitmen, mendukung mewujudkan Indonesia emas," kata Syafyuzal Helmi.
Kegiatan dialog AMAN menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Zulfata (Direktur Lembaga Inovasi Indonesia), Amelda Riski (Ketua Kohati BADKO HMI Aceh), M. Furqan, S.H., M.KN (Founder Notaf Ruang Kolaborasi).
Ketiganya memberikan pandangan konstruktif terhadap capaian, tantangan dan harapan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran dalam satu tahun masa kerjanya.
Zulfata menekankan pentingnya peran Lembaga Aliansi Mahasiswa Nusantara sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh.
Ia menilai AMAN harus tampil aktif dan progresif dalam mendengar serta menyuarakan suara-suara dari lapisan masyarakat paling dasar.
"AMAN harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pengambil kebijakan, memastikan bahwa suara rakyat kecil tidak tenggelam oleh kepentingan segelintir elit. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga pelaku perubahan sosial yang berpihak pada kebenaran dan keadilan," tegas Direktur LII itu.
Ia memandang bahwa generasi muda, terutama mahasiswa, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan nasional berjalan sesuai aspirasi publik.
"Kritik dan dukungan harus berjalan seimbang, ketika kebijakan baik, kita dukung, dan ketika melenceng kita luruskan," ungkapnya.
Sementara itu, Amelda Riski mengatakan bahwa partisipasi perempuan dalam ruang perpolitikan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan secara inklusif dan berkeadilan.
"Perempuan memiliki cara pandang yang lebih empatik, visioner, dan menyentuh sisi-sisi kemanusiaan yang sering luput dari perhatian politik arus utama, kita hentikan kesenjangan terhadap kaum Hawa," ujar Melda Rizki.
Ia menilai bahwa ketika perempuan terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, maka politik akan lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan gender, dan pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Melda menyoroti peran strategis perempuan dalam mewujudkan Asta Cita yaitu delapan arah kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran.
Founder Notaf Ruang Kolaborasi, M. Furqan, S.H., M.Kn menyoroti pentingnya penguatan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai fondasi dalam menjaga keistimewaan dan kewenangan daerah.
Penegasan identitas Aceh melalui sistem pemerintahan lokal seperti penghapusan istilah kelurahan dan pengembalian penyebutan gampong sebagai satuan pemerintahan terkecil merupakan langkah penting dalam memperkuat nilai-nilai adat dan budaya masyarakat.
"Dengan menempatkan gampong sebagai pusat penggerak pembangunan, kita bukan hanya menjaga kearifan lokal, tetapi juga memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat," ungkapnya.
Furqan menilai bahwa penataan struktur pemerintahan lokal hingga ke level pemukiman dan dusun menjadi wujud nyata dari pelaksanaan UUPA yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dan desentralisasi yang bermakna.
Koordinator AMAN Wilayah Aceh, Syafyuzal Helmi menyampaikan dukungannya terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran, khususnya dalam upaya memperkuat pembangunan nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pihaknya menilai bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan visi Asta Cita.
"Kita tidak hanya memberikan dukungan secara formal, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat," tutup Helmi. ||
