“Sudah setengah tahun berlalu, masyarakat dipaksa bersabar dan dipaksa percaya terhadap ketidakpastian kehadiran bantuan dari pemerintah. Kami hanya meminta hak kami sebagai korban bencana,” ujar bung Edi.
NAGAN RAYA | INFORakyat.CO – Sejumlah warga bersama mahasiswa melakukan aksi pemasangan bendera putih dan mendirikan tenda di depan rumah yang terdampak banjir di Gampong (desa) Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Kamis 7 Mei 2026.
Pantauan media ini, pasca musibah banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu. Sepanjang jalan desa hingga kawasan permukiman warga di Desa Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur, terlihat dipenuhi kain putih yang diikat di pagar rumah, tiang listrik, hingga halaman rumah.
Bukan hanya itu, bentuk protes terhadap penanganan pasca bencana juga dilakukan dengan didirikan sejumlah tenda di depan rumah.
Enam bulan pascabencana, sebagian warga mengaku masih bertahan di rumah yang rusak tanpa kepastian bantuan perbaikan. Warga menilai proses distribusi bantuan berjalan lambat dan belum sepenuhnya jelas.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menangani korban banjir, khususnya terkait penyaluran bantuan dan pemulihan rumah warga terdampak.
Koordinator aksi, Bung Edy, mengatakan masyarakat selama ini terus diminta bersabar tanpa adanya kepastian yang jelas terkait bantuan dari pemerintah.
Baca Juga:
Cegah pantai Kumuh, ASN, siswa dan Warga Aceh Singkil gelar aksi bersih-bersih Pulo Sarok
"Sudah setengah tahun berlalu, masyarakat dipaksa bersabar dan dipaksa percaya terhadap ketidakpastian kehadiran bantuan dari pemerintah. Kami hanya meminta hak kami sebagai korban bencana," ujar bung Edi kepada wartawan.
Ia mengatakan bahwa pemasangan bendera putih bukan berarti masyarakat menyerah, melainkan sebagai simbol keresahan dan jeritan hati atas penilaian mulai kehilangan harapan terhadap respons pemerintah.
"Bendera putih ini bukan artinya menyerah. Ini simbol jeritan masyarakat yang merasa mulai kehilangan harapan terhadap respons pemerintah, dalam penanganan bencana," tambahnya.
Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Aliansi Korban Bencana Menggugat (AKBM) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:
Meminta kejelasan penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) bagi 471 kepala keluarga serta dua warga lainnya, Herman dan Eliwati, yang disebut telah terdata namun belum menerima bantuan.
Kemudian, mendesak pemerintah segera memperbaiki rumah rusak ringan dan sedang, karena anggaran perbaikan disebut-sebut telah tersedia sebesar Rp.3,74 miliar.
Terakhir, warga terdampak meminta percepatan pembangunan rumah bagi korban dengan kategori rusak berat.
Melalui aksi tersebut, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mempercepat proses pemulihan pascabanjir serta memastikan seluruh korban menerima hak mereka secara adil, merata dan tepat sasaran.
"Kami memberikan batas waktu selama tiga hari kepada pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan respons dan kepastian terhadap penyaluran bantuan. Jika tidak aksi serupa akan berlanjut," tegas bung Edi lagi.
Masa yang menggelar aksi juga menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan menduduki Kantor Bupati Nagan Raya dan kantor BPBD.
"Apabila dalam tenggat waktu tiga hari tidak ada tindaklanjut atau kejelasan dan langkah konkret, kami akan menggelar aksi lanjutan dengan menduduki kantor bupati dan gedung BPDB Nagan Raya," ancam salah seorang peserta aksi. ||
