“Kami menilai, orientasi kebijakan pemerintah Aceh Singkil hari ini tidak berpihak kepada rakyat, bukan lagi soal administrasi anggaran, tetapi soal moral, empati, dan keberpihakan. Ketika rakyat diminta bersabar dan bangkit, pejabat justru merencanakan membeli mobil dinas,” ujar Alfa Salam.
SINGKIL | inforakyat.co – Presiden Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (TDM), Provinsi Aceh, Alfa Salam, mengecam terhadap rencana pengadaan mobil dinas Bupati Aceh Singkil senilai Rp2,6 miliar yang bersumber dari APBK.
Tegas disampaikan, pada saat masyarakat Aceh Singkil masih berjibaku dalam fase pemulihan pascabencana banjir, disisi lain pemerintah setempat mengancang-angang membeli mobil dinas baru.
"Keputusan ini merupakan tamparan keras bagi akal sehat publik, dan menjadi bukti nyata kegagalan empati serta krisis nurani pemerintah daerah terhadap masyarakat. Jika tidak bisa berpihak kepada masyarakat disaat sedang kesulitan, lebih baik mundur," ujar Alfa Salam melalui rilisnya kepada INFORakyat.co, Selasa, 27 Januari 2026.
Ia menambahkan, kondisi aktivitas dan perekonomian masyarakat belum pulih, banyak warga masih berjuang hidup, atas kehilangan penghasilan akibat bencana, dan bantuan belum sepenuhnya menjangkau seluruh korban.
"Herannya, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil justru mempertontonkan prioritas anggaran yang sejatinya dipergunakan untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan masyarakat, tetapi cenderung mempertebal kenyamanan dan kemewahan pejabat," celetuk Alfa Salam.
Baca Juga:
Pasca Bencana, Solidaritas Sopir Hiace Menyatu di Jalur Rawan Bener Meriah - Medan, Terobos Malam
Menurut pandangan Presiden mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh (TDM), rencana ini memperlihatkan wajah pemerintah daerah yang terputus dari realitas penderitaan rakyat, sekaligus menegaskan bahwa krisis kemanusiaan tidak dianggap sebagai kondisi darurat.
Kebijakan anggaran sebesar Rp2,6 miliar bukan angka kecil, padahal uang itu dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menyelamatkan ratusan keluarga korban banjir terdampak banjir. Misalnya, memperbaiki infrastruktur darurat, serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Baca Juga:
Praktisi Hukum: Perusahaan Perkebunan Wajib Taat Ketentuan Berlaku, Pemda Berkewenangan Beri Sanksi
Alfa Salam menegaskan, apabila rencana pengadaan mobil dinas ini tetap dipaksakan, maka Bupati Aceh Singkil patut dinilai telah kehilangan legitimasi moral sebagai pemimpin rakyat.
Kebijakan ini bukan hanya salah arah, tetapi menyakitkan, mencederai rasa keadilan publik, dan melukai hati masyarakat Aceh Singkil yang masih berjuang untuk bangkit dari bencana.
Alfa Salam juga menyoroti, bahwa sebelumnya muncul isu pengadaan iPhone 16 Pro dan iPad pada tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp.90 juta. Kini kembali muncul rencana pengadaan mobil dinas Rp2,6 miliar pada tahun 2026.
"Kami menilai, orientasi kebijakan pemerintah Aceh Singkil hari ini tidak berpihak kepada rakyat, bukan lagi soal administrasi anggaran, tetapi soal moral, empati, dan keberpihakan. Ketika rakyat diminta bersabar dan bangkit, pejabat justru merencanakan membeli mobil dinas," ujar Alfa Salam.
Rangkaian kebijakan ini semakin memperjelas bahwa Pemerintah Aceh Singkil lebih sibuk berhias dan berfoya-foya di balik tangisan rakyat yang ekonominya lumpuh pascabencana.
Karena itu, sambung Alfa Salam, ia mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk sadar, membuka mata, dan tidak lagi diam melihat kebijakan yang mencederai nurani publik.
"Masyarakat harus berani menilai dan mengoreksi pemimpinnya, karena pemimpin yang minim empati dan moral akan melahirkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Ini semata-mata demi kesejahteraan dan kemajuan Aceh Singkil," tandasnya.
Hingga berita ini disusun, INFORakyat.co belum mendapat konfirmasi dari pihak berwenang di Pemkab Aceh Singkil, terkait isu pengadaan mobil dinas.||
