“JKA oh JKA, diharapkan BPS dan Dinas Sosial melakukan pembaruan data secara rutin dan berkesinambungan. Banyak warga yang sebelumnya tergolong mampu, kini mengalami kesulitan akibat tekanan ekonomi dalam dua tahun terakhir,” kata Ketua PWI Simeulue, Firnalis.
SIMEULUE | INFORakyat. CO – Buntut perubahan akses Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang didata melalui akses Desil, kini masyarakatKabupaten Simeulue Provinsi Aceh menuai keluhan ketidaksesuaian data desil yang akan diberlakukan bagi warga layanan Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Bukan tanpa alasan, keluh kesah masyarakat itu dipicu rencana Pemerintah Aceh menerapkan kebijakan baru bahwa masyarakat dengan desil 6 hingga 10 dikategorikan sebagai "sangat mampu", sehingga tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Artinya jika jatuh sakit atau menjalani rawat jalan maka biaya pengobatan dan perawatan ditanggung pribadi.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Simeulue, Firnalis menyampaikan bahwa pendataan seharusnya dilakukan secara berkala dan akurat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dalam waktu singkat. Apalagi dihadapkan dengan kesulitan ekonomi.
Baca Juga:
Peserta Sorot Profesional Penilaian Juri, hasil lomba FLS3N 2026 di Bener Meriah menuai kontroversi
Sesuai yang diprogram pemerintah Aceh, maka Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial mestinya melakukan pembaruan data secara rutin dan berkelanjutan.
"Banyak warga yang sebelumnya tergolong mampu,kini mengalami penurunan penghasilan akibat tekanan ekonomi dalam dua tahun terakhir. Pendataan juga jangan terlalu percaya usulan dari operator desa," ujarnya, Rabu, 29 April 2026.
Ia mencontohkan, sejumlah warga yang sebelumnya memiliki kendaraan dan penghasilan stabil, kini terpaksa menjual aset dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Data dari desa belum tentu sepenuhnya valid, karena dikhawatirkan ada embel-embel, yang lekat makmur dan yang jarak akan tersungkur," tegas Firnalis.
Menurut Ketua PWI, perekonomian masyarakat Simeulue sebenarnya sedang terpuruk dan tidak baik - baik saja. "Jadi jangan ditambahkan dengan beban biaya Kesehatan, dikhawatirkan nyawa warga tidak tertolong gegara kesulitan biaya pengobatan. Untuk biaya makan saja sudah cukup susah, apalagi untuk berobat," katanya.
Selain itu, Firnalis juga meminta Bupati Simeulue untuk turut mengambil peran dalam memastikan validitas data dalam menentukan desil BPJS, mengingat dampaknya sangat krusial bagi masyarakat.
"Ini bukan berbicara administrasi, tetapi berhubungan dengan keselamatan umat. Kalau bukan kepada pemerintah warga berharap, lalu kepada siapa lagi memohon perhatian," tegasnya.
Ia menambahkan diperkirakan dan diduga, seharusnya menyandang posisi Desil 3-4, tetapi di BPS tercatat sebagai desil 6-7 dan seterusnya.
"Demi keadilan dan kesejahteraan, kami mohon pendataan benar-benar memihak kepentingan orang banyak bukan menambah luka diatas duka," pungkas Firnalis. ||
Sumber: BERITAMERDEKA.Net.
