Diduga Rentan Konflik Kepentingan, Bupati Aceh Tenggara Diminta Evaluasi Jabatan Kabag Kesra

author
Almujawadin

1 Jam yang Lalu

Diduga Rentan Konflik Kepentingan, Bupati Aceh Tenggara Diminta Evaluasi Jabatan Kabag Kesra
Kondisi Stand Pameran HUT 52 Kabupaten Aceh Tenggara. INFORakyat/Almujawadin.
“Istri Wakil Bupati Aceh Tenggara masih menjabat sebagai Kabag Kesra Setdakab, Konflik kepentingan diduga terus berlangsung dan kurang efektif dalam melaksana tugas," kata aktivis GMNI, Adrian Plis.

ACEH TENGGARA | INFORakyat.co - Istri Wakil Bupati Aceh Tenggara, menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Setdakab setempat, publik menilai sarat terjadi konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Adrian Plis, menilai akan rentan terjadi konflik kepentingan terkait anggaran, pelayanan publik dan etika pemerintahan.

"Sebaiknya, bupati segera memberhentikan dari jabatannya yang disandang (istrinya-red), ini lebih elok untuk meminimalisir  dugaan pemicu konflik kepentingan. Kecenderungan kepentingan anggaran mengarah ke undang-undang dan aturan serta berpotensi akan dugaan penyalahgunaan, demi kepentingan tertentu," ungkap Adrian melalui keterangannya, Selasa, 23 Juni 2026.

Disinyalir, banyak pos kegiatan diduga kendalikan melalui Bidang Kesra, seperti anggaran makan minum, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan memperingati hari besar dan lain-lain.

"Jika semua kegiatan di Sekdakab diduga diambil alih di Kabag Kesra, maka sangat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik terhadap kebijakan di pemerintahan. Kami mendesak Bupati harus ambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi, sebab beliau juga Ketua TP PKK," imbuh Adrian.

Saat kembali tercurah perhatian publik terhadap pelaksanaan HUT ke-52 Aceh Tenggara, beberapa OPD mengaku untuk pelaksanaan pembuatan Stand Pameran mereka harus mengeluarkan uang pribadi masing-masing.

"Bupati Aceh Tenggara diimbau peka terhadap keresahan bawahannya yang bertugas di OPD lain. Ini merupakan kritikan konstruktif untuk dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti demi kemajuan daerah," tutup Adrian Plis.

Hingga berita diterbitkan media ini masih terus berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait, sehingga isu yang menyebar dapat berimbang. ||

Tags terkait :