“Harga sawit masyarakat turun tajam, tetapi pemerintah daerah terkesan diam dan tidak perjuangkan nasib petani. Ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang selama ini disampaikan bupati,” kata Budi Harjo.
ACEH SINGKIL | INFORakyat.co — Pemerhati ekonomi daerah, Budi Harjo, mengkritik sikap Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dinilai tidak serius menangani anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik petani swadaya.
Budi Harjo menilai, Bupati Aceh Singkil, Safriadi atau Oyon, selama ini kerap menyampaikan komitmennya terkait perlindungan ekonomi masyarakat berbasis sawit, terutama gembar gembor kesejahteraan petani dan stabilitas harga sawit tidak terpuruk.
Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak diikuti langkah konkret ketika harga sawit di tingkat petani jatuh drastis. Maka apa yang disampaikan tidak sesuai fakta sesungguhnya.
"Harga sawit masyarakat turun tajam, tetapi pemerintah daerah terkesan diam. Ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang selama ini disampaikan bupati, jauh beda antara fakta dengan ucapan," kata Budi Harjo, Kamis, 28 Mei 2026.
Ia menyebut harga TBS sawit swadaya di Aceh Singkil turun dari harga Rp2.700 per kilogram menjadi Rp1.980 per kilogram di tingkat pengepul lokal.
Penurunan itu dinilai sangat membebani petani, terutama di tengah tingginya harga pupuk dan biaya perawatan kebun. Belum lagi biaya kebutuhan dasar petani.
Pemerintah daerah gagal melakukan intervensi terhadap perusahaan kelapa sawit agar menjaga stabilitas harga pembelian buah masyarakat, atau sama sekali tidak memperdulikan komoditi itu anjlok.
Menurut dia, hingga kini belum terlihat langkah konkret seperti pemanggilan pihak pabrik kelapa sawit (PKS), evaluasi skema penetapan harga, maupun pengawasan terhadap tata niaga sawit di lapangan.
Ia membandingkan kondisi di Aceh Singkil dengan sejumlah daerah lain seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan yang lebih aktif melakukan pengawasan terhadap harga pembelian sawit non-mitra.
"Di daerah lain pemerintah daerah ikut mengawasi agar harga TBS tidak jatuh terlalu tersungkur. Sementara di Aceh Singkil, petani seperti dibiarkan menghadapi situasi sendiri hingga jatuh tertimpa tangga," ujarnya.
Budi juga menyoroti beban ganda yang dialami petani akibat mahalnya harga pupuk non-subsidi dan herbisida di pasaran.
Atas kondisi tersebut, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil segera memanggil seluruh perusahaan PKS untuk mengevaluasi penurunan harga sawit yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah bersama Satgas Pangan melakukan audit terhadap mekanisme pembelian dan potongan harga di tingkat pabrik guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani swadaya.
"Jangan sampai sawit yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat justru dibiarkan terpuruk tanpa perlindungan pemerintah," kata Budi.||
