"Hampir di semua wilayah pesisir Aceh Selatan, nelayan mengeluhkan kondisi muara dan pelabuhan menjadi kendala karena dangkal, namun hingga hari ini belum terlihat adanya reaksi maupun langkah konkret dari pemerintah daerah untuk melakukan penanganan," ujar Ketua KNTI, Jeri Rahmat.
TAPAKTUAN | INFORakyat.co - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Aceh Selatan menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi muara dan pelabuhan nelayan di sejumlah wilayah pesisir Aceh Selatan mengalami kedangkalan dan belum dilakukan penanganan serius oleh pemerintah daerah.
Ketua KNTI DPD Aceh Selatan, Jeri Rahmat, mengatakan persoalan tersebut hampir terjadi di seluruh kawasan pesisir Aceh Selatan dan telah berlangsung cukup lama tanpa adanya solusi yang nyata.
Laporan diterima, dalam beberapa hari terakhir, berbagai keluhan nelayan mencuat terkait kondisi muara yang mengalami pendangkalan, akses keluar masuk pelabuhan yang semakin sempit, serta fasilitas pelabuhan yang dinilai tidak lagi memadai untuk mendukung aktivitas nelayan.
"Hampir di semua wilayah pesisir Aceh Selatan, persoalan pelabuhan kapal menjadi kendala utama bagi nelayan. Namun hingga hari ini belum terlihat adanya reaksi maupun langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikannya," ujar Jeri Rahmat melalui keterangannya, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurutnya, muara dan pelabuhan merupakan infrastruktur vital bagi masyarakat nelayan, fasilitas ini berhubungan langsung dengan perkembangan perekonomian dan keselamatan nelayan.
Pendangkalan muara tidak hanya menghambat aktivitas melaut, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan saat kapal maupun perahu keluar dan masuk pelabuhan.
"Kami tidak mengetahui dimana letak akar persoalannya sehingga masalah yang sangat krusial ini belum ditangani pemerintah daerah. Buntutnya, nelayan kesulitan mendaratkan kapal dan perahu bahkan sangat terkendala keluar masuk kolam labuh," imbuh Jairi Rahmat.
KNTI menegaskan bahwa Aceh Selatan merupakan salah satu daerah dengan garis pantai yang panjang di Provinsi Aceh dan memiliki potensi perikanan sangat besar.
Baca Juga:
Sabar!! Bupati Aceh Singkil Pastikan Pemberhentian Keuchik Nonaktif Kampung Sebatang Segera Diproses
Mayoritas masyarakat Aceh Selatan menggantungkan diri sektor kelautan dan perikanan, sehingga pembangunan infrastruktur pesisir seharusnya menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Atas dasar itu, KNTI DPD Aceh Selatan meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kehidupan nelayan, baik melalui pembangunan dan normalisasi muara, peningkatan fasilitas pelabuhan, maupun perlindungan terhadap keselamatan nelayan.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan benar-benar mengurus nelayan. Jangan sampai nelayan dipandang sebelah mata atau dianaktirikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap nelayan dan alat tangkapnya," tegas Jairi.
KNTI juga menilai masih banyak persoalan di sektor perikanan yang memerlukan perhatian serius dari para pemangku kebijakan, mulai dari infrastruktur, keselamatan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan nelayan, tutup Ketua KNTI. ||
