“Kami datang bukan untuk mendemo, tetapi menyuarakan kepentingan masyarakat. Kepentingan bersama harus lebih utama, hendaknya APBK 2026 segera di Sahkan,” ujar Camat Kuala Baru, Mansurdin.
ACEH SINGKIL |INFORakyat.co - Sejumlah camat di Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRK setempat, mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2026 segera disahkan.
Aksi penyampaian aspirasi itu berlangsung sesaat sebelum rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi DPRK terkait rancangan qanun APBK 2026 digelar pada Rabu, 8 April 2026.
Perwakilan camat, Mansurdin, mengatakan kehadiran mereka bukan untuk melakukan aksi demonstrasi, melainkan menyuarakan kepentingan masyarakat yang terdampak akibat keterlambatan pengesahan anggaran.
"Kami datang bukan untuk mendemo, tetapi menyuarakan kepentingan masyarakat. Kepentingan bersama harus lebih utama," ujar Mansurdin, camat Kuala Baru.
Menurutnya, molornya pengesahan APBK telah berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Ia menilai, baik pihak eksekutif maupun legislatif memiliki tanggung jawab atas kondisi tersebut.
"Seluruh pejabat publik harus bertanggung jawab. Sumpah jabatan harus dibuktikan dengan kerja nyata untuk masyarakat," katanya.
Mansurdin juga mengingatkan agar dinamika politik tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
"Silakan berdebat, tetapi jangan korbankan masyarakat. Buktikan bahwa semua itu untuk kepentingan rakyat," tegasnya.
Ia mengungkapkan, keterlambatan anggaran turut mempengaruhi kondisi ekonomi warga. Bahkan, kata dia, sejumlah masyarakat terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat terganggunya aktivitas pemerintahan.
Selain itu, dampak juga dirasakan oleh aparatur sipil negara (ASN), instansi pemerintah, hingga pemerintah desa."ASN saat ini sudah sangat terdampak. Jika APBK tidak segera disahkan, pelayanan publik bisa terganggu bahkan berpotensi terhenti," ujarnya.
Baca Juga:
Idul Adha 1447 H, Pemkab Bener Meriah Sembelih 28 ekor Hewan Qurban, total tembus 1000 ekor
Mansurdin juga menyatakan siap menerima konsekuensi atas sikap yang disampaikannya. "Saya siap menerima resiko, termasuk jika harus diberhentikan, demi menyuarakan kondisi yang sebenarnya terjadi," katanya.
Senada, Camat Singkil Kairuddin meminta DPRK segera mengesahkan APBK agar tidak terjadi stagnasi pelayanan publik. "Kami meminta DPRK segera mengesahkan APBK. Jangan sampai masyarakat menjadi korban," ucapnya.
Ia mengingatkan, keterlambatan pengesahan anggaran berpotensi menghentikan pelayanan publik di berbagai sektor.
Baca Juga:
Ada Anak Pejabat dan Selebgram Pekanbaru, 8 Pria dan 5 Gadis remaja Terjaring Razia Narkoba
Para camat berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan kepentingan politik dan segera mengambil langkah konkret agar roda pemerintahan kembali berjalan normal, terutama menjelang hari jadi Kabupaten Aceh Singkil pada 27 April mendatang.||
