"Pembentukan Propinsi bukan berarti ingin memecahkan Aceh, kita tetap di bawah Wali Nanggroe, ALA satu kesatuan dari Serambi Mekkah di Negara Indonesia,” ucap Armen Desky.
KUTACANE, inforakyat.co – Gaung dan wacana pembentukan provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kembali menguat dan disuarakan serta terus menggalang kekuatan, berbagai langkah terus dipersiapkan, terkini para tokoh dari 6 kabupaten wilayah dibagian tengah Aceh menggelar pertemuan di Aula Gedung Asrama Haji, Medan Sumatera Utara (Sumut).
Informasi terendus dan telah melenggang untuk menata langkah, ada 6 Kabupaten/kota bergabung dalam perjuangan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara, meliputi kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Subulussalam.
Membidani lahirnya provinsi ALA, masing-masing kabupaten/kota telah membentuk perwakilan untuk percepatan proses administrasi dan berbagai proses. Bukan sekedar sensasi, tetapi komponen yang dibentuk dalam wadah pengurus merupakan orang-orang terkemuka dan telah teruji kompetensinya.
Ketua Dewan Pembina Komite Persiapan Pembentukan Provinsi (KP3) Aceh Leuser Antara, Armen Desky, mengatakan bahwa tujuan dari pembentukan propinsi bukan berarti ingin memecahkan Aceh, tetapi tetap bernaung dibawah Wali Nanggroe.
"Pembentukan Propinsi bukan berarti ingin memecahkan Aceh, kita tetap di bawah Wali Nanggroe, ALA satu kesatuan dari Serambi Mekkah di Negara Indonesia," ucap Armen Desky di Asrama Haji, Medan, Sumut, Sabtu, 4 Oktober 2025.
Menurut Armen Desky, pembentukan provinsi ALA ini bertujuan mengupayakan pemerataan Pembangunan, kesejahteraan dan mempermudah pengurusan administrasi serta pelayanan bagi masyarakat di 6 kabupaten/kota yang bergabung.
Saat ini Aceh dinobatkan sebagai wilayah provinsi termiskin pertama di Sumatra, ini menunjukan bahwa pendapatan hasil alam Aceh belum terfokus pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara utuh,
Baca Juga:
Gempar, Tengkorak Ditemukan di Puskesmas Bukit Gadeng, Tim Inafis Polres Aceh Selatan Olah TKP
"Kita hanya ingin hasil alam yang berada di tanah Aceh dapat dinikmati dan dikembalikan ke daerah, termasuk skema pembentukan provinsi baru melalui pemekaran wilayah, saatnya Aceh dilakukan pemekaran dengan layanan pemerintahan baru," pungkas Armen Desky. ||
