"Sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di dataran tinggi Gayo, RSUD Muyang Kute seharusnya menjadi pusat harapan masyarakat, kenyataannya, justru menjadi sumber kekecewaan,” ungkap Riuansyah.
REDELONG, INFORakyat.co - Kritik tajam terhadap manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute kembali mencuat dari berbagai penjuru, terkini disampaikan dalam bentuk surat terbuka dari seorang warga bernama Riduansyah.
Secara lugas Riuansyah menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan dan sistem manajerial rumah sakit kebanggaan masyamrakat kabupaten Bener Meriah tersebut.
Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati dan seluruh anggota DPRK Bener Meriah, Riduansyah menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang menurutnya belum pernah terselesaikan, bahkan cenderung stagnan sejak lama.
Ia menyebut bahwa pelayanan di RSUD Muyang Kute masih lambat, tidak responsif, serta manajemen yang dinilai gagal menjalankan sistem pelayanan publik modern.
"Sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di dataran tinggi Gayo, RSUD Muyang Kute seharusnya menjadi pusat harapan masyarakat. Tapi kenyataannya, justru menjadi sumber kekecewaan," tulisnya dalam surat tersebut dikutip INFORakyat.co, Selasa, (5/8/2025).
Riduansyah juga menyoroti buruknya pemanfaatan alat kesehatan, panjangnya antrean pasien, hingga lemahnya penanganan kasus darurat.
Ia menilai akar persoalan terletak pada lemahnya sistem manajemen internal, khususnya pada posisi direktur dan struktur pejabat lainnya yang belum mencerminkan kompetensi berbasis kinerja.
"Penunjukan direktur dan pejabat struktural lebih terkesan administratif, bukan berdasarkan kemampuan profesional dalam menata manajemen rumah sakit," tulisnya lagi.
Dalam surat terbuka tersebut, Riduansyah tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan sejumlah solusi konkret, pertama Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen RSUD Muyang Kute, termasuk posisi direktur.
Kedua, membuka peluang kemitraan profesional dengan pihak swasta melalui skema KSO (Kerja Sama Operasi) atau PPP.
Kemudian ketiga, penunjukan direktur dari kalangan profesional manajemen rumah sakit, bukan hanya dari kalangan medis. Keempat, rekrutmen SDM berbasis kompetensi dan dilakukan secara terbuka agar memiliki kompetesi yang baik.
"Peningkatan transparansi dan pelaporan kinerja rumah sakit kepada publik, pembenahan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas," paparnya.
Di akhir suratnya, Riduansyah menyampaikan harapan besar kepada Bupati dan DPRK Bener Meriah agar segera melakukan tindakan tegas, berani dan benar-benar berkomitmen dalam mewujudkan kemajuan dan perubahan.
"Jangan biarkan RS Muyang Kute menjadi simbol kegagalan daerah dalam memberikan pelayanan dasar bagi warganya," tegasnya.
Surat terbuka ini menjadi suara publik yang mewakili kegelisahan banyak warga terhadap pentingnya perbaikan layanan kesehatan di Bener Meriah. Kini, bola panas ada di tangan pemangku kebijakan, akankah ada perubahan nyata atau pembiaran hingga terlena dalam keluhan warga yang menyesakan dada. ||
Secara lugas Riuansyah menyampaikan kekecewaannya terhadap pelayanan dan sistem manajerial rumah sakit kebanggaan masyamrakat kabupaten Bener Meriah tersebut.
Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati dan seluruh anggota DPRK Bener Meriah, Riduansyah menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang menurutnya belum pernah terselesaikan, bahkan cenderung stagnan sejak lama.
Ia menyebut bahwa pelayanan di RSUD Muyang Kute masih lambat, tidak responsif, serta manajemen yang dinilai gagal menjalankan sistem pelayanan publik modern.
"Sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di dataran tinggi Gayo, RSUD Muyang Kute seharusnya menjadi pusat harapan masyarakat. Tapi kenyataannya, justru menjadi sumber kekecewaan," tulisnya dalam surat tersebut dikutip INFORakyat.co, Selasa, (5/8/2025).
Riduansyah juga menyoroti buruknya pemanfaatan alat kesehatan, panjangnya antrean pasien, hingga lemahnya penanganan kasus darurat.
Ia menilai akar persoalan terletak pada lemahnya sistem manajemen internal, khususnya pada posisi direktur dan struktur pejabat lainnya yang belum mencerminkan kompetensi berbasis kinerja.
"Penunjukan direktur dan pejabat struktural lebih terkesan administratif, bukan berdasarkan kemampuan profesional dalam menata manajemen rumah sakit," tulisnya lagi.
Dalam surat terbuka tersebut, Riduansyah tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan sejumlah solusi konkret, pertama Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen RSUD Muyang Kute, termasuk posisi direktur.
Kedua, membuka peluang kemitraan profesional dengan pihak swasta melalui skema KSO (Kerja Sama Operasi) atau PPP.
Kemudian ketiga, penunjukan direktur dari kalangan profesional manajemen rumah sakit, bukan hanya dari kalangan medis. Keempat, rekrutmen SDM berbasis kompetensi dan dilakukan secara terbuka agar memiliki kompetesi yang baik.
"Peningkatan transparansi dan pelaporan kinerja rumah sakit kepada publik, pembenahan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas," paparnya.
Di akhir suratnya, Riduansyah menyampaikan harapan besar kepada Bupati dan DPRK Bener Meriah agar segera melakukan tindakan tegas, berani dan benar-benar berkomitmen dalam mewujudkan kemajuan dan perubahan.
"Jangan biarkan RS Muyang Kute menjadi simbol kegagalan daerah dalam memberikan pelayanan dasar bagi warganya," tegasnya.
Surat terbuka ini menjadi suara publik yang mewakili kegelisahan banyak warga terhadap pentingnya perbaikan layanan kesehatan di Bener Meriah. Kini, bola panas ada di tangan pemangku kebijakan, akankah ada perubahan nyata atau pembiaran hingga terlena dalam keluhan warga yang menyesakan dada. ||
