“Hasil pemeriksaan BPK RI dan laporan hasil reviu atas kondisi aset tetap terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 Nomor 700.1.2/41/Rev-Aset/IV/2026 tanggal 7 Mei 2026 oleh Inspektorat atas kondisi barang rusak berat pada enam SKPK menunjukan belum dilakukan penghapusan”
BENER MERIAH | INFORakyat.co - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh, terdapat barang (infrastruktur) yang rusak berat akibat diterjang bencana banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu, tetapi belum dilakukan penghapusan aset pada enam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Bener Meriah.
Perihal tersebut dipaparkan BPK RI Perwakilan Aceh dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025 Nomor: 7.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, dan tercantum pada Buku II halaman 69 sampai 70 dari 76 lembaran.
Dikutip INFORakyat.co pada , Kamis, 25 Juni 2026, enam SKPK Bener Meriah belum penghapusan aset adalah:
1.DINAS PENDIDIKAN
Terdapat 443 aset kondisi hilang dengan nilai perolehan sebesar Rp.1.402.685.179,00 dan nilai estimasi kerusakan yang perlu dilakukan penghapusan sebesar Rp. 1.402.685.179,00.
2. DINAS PERDAGANGAN
Terdapat Sembilan aset dengan kondisi rusak berat dengan nilai perolehan sebesar Rp.8.825.757.500.000,00, dan nilai estimasi kerusakan yang perlu dilakukan penghapusan sebesar Rp.4.276.500.000,00.
3. DINAS PARIWISATA
Terdapat satu aset kondisi rusak berat dengan nilai perolehan sebesar Rp.531.026.290,00, dan nilai estimasi kerusakan yang perlu dilakukan penghapusan Rp.490.026.000,00.
Kemudian, dua aset hilang dengan nilai perolehan sebesar Rp. 288.972.060,00, dan nilai estimasi kerusakan yang perlu dilakukan penghapusan sebesar Rp.288. 971.330,73.
Baca Juga:
Polres Aceh Singkil Gelar Zikir bersama dan Santuni Anak Yatim, sambut Hari Bhayangkara ke-80
4. UPTD Puskesmas Samar Kilang
Terdapat empat aset dengan kondisi hilang, nilai perolehan sebesar Rp.18.332.000,00, dan nilai estimasi kerusakan yang perlu dilakukan penghapusan sebesar Rp. 18.332.000,00.
5. DINAS PUPR
Terdapat tujuh aset kondisi rusak berat dengan nilai perolehan sebesar Rp.2.621.774.695,00, dan nilai estimasi kerusakan yang perlu dilakukan penghapusan sebesar Rp.1.842.340.248,00.
Selankutnya, terdapat 28 aset kondisi hilang dengan nilai perolehan sebesar Rp.10.119.139.647,00, dan nilai estimasi kerusakan yang perlu dilakukan penghapusan sebesar Rp.10.045.103.847,00.
6. BPBD
Hasil pemeriksaan lapangan oleh BPK bersama penyedia dan PPK pada tanggal 23 April 2026 serta Surat Pernyataan Inspektorat Nomor 800/06/INSP/2026 tanggal 8 Mei 2026, menyatakan bahwa pekerjaan Rekonstruksi berat jembatan Sayeung dengan kontrak Nomor 300.2.1/143/BPBD-BM/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp.9.850.852.207,00, dan nilai aset dicatat pada KDP sebesar Rp.9.000.076.815,00, menunjukan aset tersebut hanyut akibat bencana hidrometeorologi.
Atas kondisi tersebut, telah dilakukan reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain, untuk selanjutnya dilakukan penghapusan oleh Pemerintah Bener Meriah.
Menurut BPK RI, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2026 tentang pedoman pengelolaan BMD, seterusnya diatur dalam Pasal-pasal.
Informasi dihimpun dari tayangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) Kabupaten Bener Meriah, Paket Rekonstruksi Jembatan Sayeung dengan kode lelang 10015811000, Unit LPSE Bener Meriah. Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Nilai pagu Rp.9,909,298,000.00, HPS Rp. 9,909,310,000.00, Sumber anggaran APBD 2025, Kategori Pekerjaan rekonstruksi, Status tender sudah selesai, masa pelaksanaan 18 Maret sampai 02 Mei 2025. Dimenangkan PT AMJ, lokasi pekerjaan Kabupaten Bener Meriah. ||
