“Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang kami kunjungi, artinya memiliki peluang untuk menjadi penerima Penghargaan Pembangunan Daerah apabila memperoleh nilai terbaik dibandingkan kabupaten lainnya," kata Tim penilai Bappenas, Andi Setyo Pambudi.
LAMPUNG SELATAN | INFORakyat.co- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melaju ke Tahap II Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Republik Indonesia.
Perihal tersebut diketahui dari tim penilai PPN atau Bappenas saat turun ke wilayah Lampung Selatan untuk melakukan wawancara dan verifikasi di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis, 02 Juli 2026.
Sebagaimana diketahui Keberhasilan Lampung Selatan sebelumnya dinyatakan lolos pada penilaian dokumen perencanaan. Dampaknya melaju ke tahap berikut.
Baca Juga:
Usai HUT Bhayangkara disambut Sertijab PJU, Wakapolres hingga Polsek Polres Aceh Selatan Diganti
Dari seluruh kabupaten di Provinsi Lampung, Lampung Selatan menjadi salah satu dari lima daerah yang berhak mengikuti tahapan wawancara dan verifikasi sebagai penentu menuju penilaian tingkat nasional.
Tim penilai yang hadir secara langsung terdiri atas Prof. Benedictus Raksaka Mahi, Ph.D., Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc., Ir. Andi Setyo Pambudi, S.T., M.Si., serta Abdul Gofar, S.I.Kom. Sementara itu, Prof. Dr. Gabriel Lele mengikuti proses penilaian secara daring melalui konferensi video.
Baca Juga:
Disinyalir 17 Rekomendasi BPK Belum Ditindaklanjuti, BEM-TR Desak Pemko Subulussalam Berbenah
Turut hadir Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I Kementerian PPN/Bappenas, Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc., bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan daerah.
Tim Penilai Utama Bappenas, Andi Setyo Pambudi, menyampaikan bahwa penilaian tahap kedua bertujuan memperoleh informasi tambahan sekaligus mengkonfirmasi hasil evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang telah dilakukan pada tahap pertama.
"Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang kami kunjungi, artinya memiliki peluang untuk menjadi penerima Penghargaan Pembangunan Daerah apabila memperoleh nilai terbaik dibandingkan kabupaten lainnya," kata Tim penilai Bappenas, Andi Setyo Pambudi.
Ia menjelaskan, tahapan penilaian dilakukan melalui sesi wawancara bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi lapangan pada hari berikutnya untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan implementasi pembangunan di lapangan.
Penilaian dilakukan secara komprehensif berdasarkan empat aspek utama, yakni pencapaian pembangunan dengan bobot 30 persen, kualitas dokumen perencanaan sebesar 25 persen, proses penyusunan dokumen perencanaan sebesar 25 persen, serta program unggulan daerah sebesar 20 persen.
Selaras itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian, memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 yang menjadi hasil implementasi perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Aryan Saruhian menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan meningkat menjadi 5,71 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 12,05 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,67 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus menunjukkan tren peningkatan.
Baca Juga:
Hadiri Gala Dinner HUT APKASI -26 di Deli Serdang, Bupati Aceh Singkil Perkuat Sinergi Antar Daerah
Pada sektor pertanian sebagai salah satu pengungkit utama perekonomian daerah, produktivitas padi meningkat sekitar 37 persen, sementara produksi jagung tumbuh hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut didukung melalui penguatan mekanisasi pertanian, penyediaan sarana panen, serta pengembangan kawasan pertanian produktif.
Selain capaian pembangunan, Aryan juga memaparkan berbagai kemajuan dalam tata kelola pemerintahan. Di antaranya peningkatan nilai Reformasi Birokrasi menjadi kategori BB, meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta penerapan berbagai inovasi digital dalam proses perencanaan pembangunan.
Inovasi tersebut meliputi penerapan Musrenbang Online, SIPO Rindu, hingga integrasi pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam sistem perencanaan daerah. ||
