“Kami bersama bapak Wakil Bupati sudah berusaha melobi anggaran ke Kementerian RI di Jakarta untuk pembangunan dan pengembangan PPI serta ketahanan Pangan di Aceh Selatan, InsyaAllah sinyal respon dan tanggapannya sangat positif,” kata Bupati Aceh Selatan.
TAPAKTUAN, INFORakyat.co – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus berpacu, berusaha berjuang dan berkoneksi dengan berbagai Kementerian Republik Indonesia di Jakarta untuk menjemput dan melobi anggaran pembangunan mewujudkan daerah maju dan produktif, diantaranya pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, SE, M.Sos didampingi wakil bupati H Baital Mukadis, SE saat di wawancara door stop INFORakyat.co selepas peluncuran dan penyerahan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Gampong Suaq Hulu, Samadua, Minggu (25/5/2025) sebelum bergerak ke TPI Lhok Pawoh Sawang.
"Kami bersama bapak Wakil Bupati terus berusaha melobi anggaran ke Kementerian di Jakarta untuk pembangunan pengembangan PPI serta ketahanan Pangan di Aceh Selatan, InsyaAllah signyal respon dan tanggapannya sangat positif," kata Bupati Aceh Selatan.
Baca Juga:
222 Gampong di Nagan Raya Ikut Aktivasi IBC Dana Desa Non Tunai Bank Aceh, Siap Launching Juni 2026
Ia menegaskan, signyal dari kementerian dan pemerintah Pusat sangat positif, namun belum bisa di publish ke publik atau jangan mendahului ketetapan pemerintah pusat karena belum tertuang dalam DIPA.
"Kita berjuang dan berusaha keras agar bisa tertampung tahun ini (2025-red), namun bisa saja karena sedang fokus efisiensi menjadi tertunda atau blunder dipicu hal yang menjadi prioritas secara nasional. Sejauh ini kami belum bisa memaparkan besaran anggaran yang dijanjikan karena belum final dan tertuang DIPA," ungkap bupati.
Soal nilai anggaran jemputan hendaknya jangan berapriori (berandai-andai), pemerintah pusat sedang menggodok yang bersifat prioritas untuk kepentingan skala nasional. Khusus Aceh Selatan menjadi terobosan dan kerja keras untuk mengejar target dalam mewujudkan kabupaten maju dan produktif.
Baca Juga:
Minimalisir Penyelewengan, DPMGP4 dan BAS Nagan Raya gelar Sosialisasi Transaksi Non-Tunai DD
"Saya Aqqul Yaqin tahun 2025 ini akan ada realisasi anggaran masuk ke Aceh Selatan, baik melalui pundi Pemerintah Pusat maupun dari provinsi Aceh. Soal berapa nominalnya masih off the record, karena masing-masing kabupaten/kota juga melakukan perjuangan lobi anggaran," tegas Mirwan MS.
Secara spesifik, Mirwan mengatakan, berkaitan Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pendaratan ikan yang sudah berjalan, pihaknya sudah bertemu Kementerian Perhubungan meminta dilakukan peninjauan ulang serta mengalokasikan anggaran.
"Kita sampaikan, bahwa selama ini pemerintah pusat dan provinsi Aceh kurang memperhatikan Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan sebagai nadi perekonomian rakyat terbesar di Aceh Selatan. Kami mendesak pemerintah Pusat dan provinsi Aceh untuk mengalokasikan anggaran dalam meningkatan perekonomian dan dapat menyerap tenaga kerja," ulasnya.
Perlu disampaikan, program 100 hari kerja yang dilalui, pemerintahan Aceh Selatan tidak tinggal diam dan terus berusaha untuk kemajuan daerah. Koneksi dan terobosan terus dibangun tanpa jemu serta lelah.
"Sejumlah Kementerian di Jakarta sudah mengagendakan pengalokasian anggaran untuk Aceh Selatan, salah satunya Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan dan ketahanan pangan. Kami tidak bosan-bosan dan terus membangun koneksi ke pemerintah pusat di semua sektor. Yakinlah, suatu saat signyal tersebut akan bersinar," imbuhnya lagi.
Bupati didampingi wakil bupati serta merta menyebutkan sejumlah Pelabuhan yang butuh perhatian dan menjadi skala prioritas, baik infrastruktur maupun fasilitas alat tangkap, diantaranya Pelabuhan Labuhan Haji kondisinya banyak kendala, PPI Meukek, Sawang Ba"u dan Lhok Pawoh Sawang, Gunung Cut Samadua, TPI Lhok Bengkuang Tapaktuan, Kuala Ba"u Kluet Utara, Balongan dan Trumon. ||
