“Pembeli berkewajiban membawa KTP, kita menilai hal tersebut bukan lagi hambatan teknis, sebab, saat ini teknologi dan informasi sudah bisa diakses ke desa-desa,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman.
JAKARTA | inforakyat.co – Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan aturan baru tentang pembelian gas LPG 3 kilogram (kg) subsidi harus tepat sasaran, dan implementasi regulasi baru ini bisa mulai dilaksanakan tahun ini (2026).
Pemerintah akan merombak distribusi LPG 3 kg mulai tahun ini. Distribusi gas melon ini akan diatur ketat melalui regulasi baru dengan kewajiban menggunakan KTP dan penerapan satu harga di seluruh daerah di seluruh Indonesia.
"Bisa dilaksanakan (tahun ini). Jadi kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu, 8 Februari 2026 dikutip pemberitaan Detikfinance.
Baca Juga:
Pelayanan Transportasi dan Keselamatan, Dishub Simeulue Cetuskan 5 Program Prioritas Berkelanjutan
Seiring akan diubah regulasi, pemerintah kini lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya. Sebelum diberlakukan di seluruh Indonesia, aturan baru ini akan diuji coba (piloting) terlebih dahulu di beberapa kota.
"Kita belajar pada kasus Februari kemarin, ada satu aturan baru muncul langsung berlaku seluruh Indonesia, jadinya chaos. Sekarang kita ada 6 bulan pelatihan dulu, misalnya di Jakarta Selatan sebelum masuk ke daerah lain. Piloting itu penting untuk dipelajari tantangannya," tutur Laode Sulaiman.
Mengenai kewajiban membawa KTP, ia menilai hal tersebut bukan lagi hambatan teknis. Sebab, saat ini teknologi dan informasi sudah bisa diakses ke desa-desa. Ia juga telah meminta Pertamina untuk melakukan sosialisasi.
"Artinya semua bisa mengakses dan untuk sistem pengawasan yang berbasis KTP itu juga mudah. Kenapa mudah? Karena Pertamina-nya sudah kita beritahu agar melakukan pendekatan yang sosialisasinya sesuai," terangnya.
Masih penjelasan Laode Sulaiman, pemerintah mulanya hanya ingin merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait LPG 3 kg. Namun, setelah dibahas lagi, ternyata banyak hal yang harus diubah.
"Jadi namanya bukan sekedar revisi lagi, tapi ketentuan atau regulasi baru dengan LPG," imbuh Laode lagi.
Perbedaan mendasar dalam aturan baru ini, yakni adanya pembatasan tegas mengenai siapa yang berhak membeli LPG 3 kg. Jika sebelumnya pemerintah hanya memberikan himbauan agar masyarakat menengah ke atas tidak membeli LPG 3 kg, kini pembatasan akan didasarkan pada data desil berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga:
Keren !! Tingkatkan Kompetensi, 365 Petani Aceh Singkil Mengikuti Pelatihan Kelapa Sawit di Medan
Terkait siapa yang boleh membeli gas LPG 3 kg, pemerintah bakal membatasi pengguna berdasarkan tingkat kesejahteraan. "Desilnya itu, di atas desil 4 sampai berapa nanti kita batasi," jelas Laode.
Selain itu, pemerintah juga mengubah sistem distribusi untuk memperketat pengawasan. Jika dulu alurnya hanya dari agen dan pangkalan langsung ke konsumen, kini ada tingkatan baru, yakni sub pangkalan.
"Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, bedanya dengan dulu itu agen pangkalan langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub pangkalan. (Jadi urutannya) agen, pangkalan, sub pangkalan terus konsumen nanti beli disitu," sergah Laode.
Sumber: Detikfinance/Antara.
