“Keberadaan Satgas DTSEN sangat penting agar data masyarakat miskin bisa diverifikasi langsung di lapangan. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk dalam data PBI Kesehatan,” kata Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, S.E., M.Kes.
TAPAKTUAN | INFORakyat.CO – Gonjang ganjing dan polemik penyesuaian dan pembaharuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesahatan, pasca diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA harus ada solusi dan penataan kevalidan data untuk menjamin penerima asas bantuan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, S.E., M.Kes, sehubungan ditemukan pasien kurang mampu masuk kategori warga mampu.
Pihaknya menilai validasi data PBI Kesehatan masih lemah, dan disinyalir penerima bantuan bagi warga kurang mampu belum tepat sasaran.
DPRK Aceh Selatan mendorong pemerintah daerah segera membentuk Satuan Tugas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Satgas DTSEN) sebagai solusi dan langkah konkret mempercepat validasi dan pemutakhiran data masyarakat penerima bantuan sosial kesehatan, terutama bagi keluarga kurang mampu.
"Keberadaan Satgas DTSEN sangat penting agar data masyarakat miskin bisa diverifikasi langsung di lapangan. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk dalam data PBI Kesehatan," kata Novi Rosmita, S.E., M.Kes kepada awak media, Kamis, 14 Mei 2026 di Tapaktuan.
Novi Rosmita mantan ASN yang pensiunan dini dan pernah menjabat Plt Kadis Kesehatan ini, menilai kelemahan pendataan berpotensi menyebabkan masyarakat miskin tidak memperoleh layanan bantuan sosial maupun jaminan kesehatan yang seharusnya mereka lebih layak. Sesuai fakta, ada keluarga pasien sebagai buruh harian lepas tetapi masuk kategori Desil 8 plus.
"Satgas DTSEN sangat penting untuk menentukan nasib pasien kurang mampu. Jangan sampai gegara pendataan lemah, marga miskin terkesan tertindas. Pemerintah daerah jangan diam, salah satu solusi membentuk Satgas DTEN. Kasih masyarakat," ucapnya.
Ia mengatakan pembentukan Satgas DTSEN dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses validasi data sosial ekonomi masyarakat hingga tingkat gampong.
Tim Satgas DTSEN nantinya akan melibatkan lintas instansi, mulai dari BPJS Kesehatan, BPS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, pihak kecamatan, aparatur gampong, hingga pendamping sosial.
"Kami mendapatkan informasi ribuan warga Aceh Selatan namanya tidak ditemukan dalam pengelompokan kesejahteraan penduduk atau tidak terverifikasi dengan maksimal. Sehingga masih ada warga kurang mampu digenjot pada desil 8 plus," cetus politisi Partai NasDem itu.
Keberadaan Satgas DTSEN dinilai penting agar proses verifikasi, pengaduan masyarakat, dan pemutakhiran data dapat dilakukan lebih fokus dan terintegrasi, cepat serta akurat.
"Saatnya berbuat, bukan sekedar tidak menolak pasien berobat yang ujung-ujungnya akan dibebankan mandiri," pungkas pemerhati kesehatan masyarakat itu. ||
