"Jangan sampai hak gizi masyarakat dikurangi hanya karena lemahnya integritas pengelolaan. Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa, bukan ladang kepentingan segelintir oknum," ungkap Ketua HMI Meulaboh, Anwar Efendi.
MEULABOH | INFORakyat.co - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh, Aceh Barat, Provinsi Aceh, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum(APH)melakukan pengawasan ketat serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Desakan ini menyusul maraknya dugaan penyimpangan tata kelola anggaran program MBG di sejumlah daerah, faktanya pihak berkompeten terseret pusaran korupsi di tanah air.
"Jangan sampai hak gizi masyarakat dikurangi hanya karena lemahnya integritas pengelolaan. Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa, bukan ladang kepentingan segelintir oknum," Ketua HMI Meulaboh, Anwar Efendi melalui keteranganya kepada Redaksi INFORakyat, Jumat, 05 Juni 2026.
Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh, menegaskan tiga tuntutan utama yang harus ditindaklanjuti dalam tata kelola MBG di wilayah Kabupaten Aceh Barat, meliputi:
1. Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu:
HMI sepenuhnya mendukung langkah penegakan hukum terhadap setiap indikasi penyimpangan dalam Program MBG. Jika ditemukan bukti penyalahgunaan anggaran, aparat wajib bertindak tegas, tanpa pandang bulu, dan tidak memandang siapa pun terlibat.
2. Perluas Penyidikan dan Audit ke Seluruh Daerah, Khususnya Aceh Barat
HMI mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung sekaligus mendesak agar penyidikan dugaan korupsi Program MBG diperluas. Audit wajib dilakukan terhadap mitra pelaksana dan pengelola program di berbagai daerah, terutama di Aceh dan secara spesifik Kabupaten Aceh Barat.
3. Seluruh Pengelola Dapur MBG Wajib Profesional dan Transparan
Anwar Efendi memperingatkan seluruh pemilik yayasan dan pengurus dapur MBG agar tidak bermain-main dengan anggaran negara yang berasal dari uang rakyat.
"Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kualitas pelayanan, bukan keuntungan sepihak," tegasnya.
Menindaklanjuti perkembangan situasi kekinian, HMI mengingatkan dan menghimbau pemerintah jangan hanya sibuk dengan aspek seremonial, tetapi perlu dilakukan pengawasan dan peka terhadap keluhan masyarakat terkait MBG.
"Sistem pengawasan di tingkat pelaksana harus diperkuat dengan audit berkala terhadap mitra dapur guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini," pungkas Anwar Efendi. ||
