“Kami meminta Kejari Aceh Singkil melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan SPPG di daerah ini. Jika terdapat dugaan penyimpangan, termasuk praktik jual beli titik dapur atau bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya, maka harus diungkap secara transparan,” kata Surya Padli.
ACEH SINGKIL | INFORakyat.co – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil menyelidiki pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut.
Permintaan itu disampaikan menyusul berkembangnya perhatian publik terhadap tata kelola Program MBG di tingkat nasional yang menghebohkan jagat raya, setelah Dadan Hidayana Cs ditangkap oleh Kejaksaan Agung.
LMND menilai momentum tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program serupa di daerah, termasuk di Aceh Singkil.
Ketua EK LMND Aceh Singkil, Surya Padli, mengatakan aparat penegak hukum perlu memastikan seluruh proses penetapan titik dapur MBG berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.
"Kami meminta Kejari Aceh Singkil melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan SPPG di daerah ini. Jika terdapat dugaan penyimpangan, termasuk praktik jual beli titik dapur atau bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya, maka harus diungkap secara transparan," kata Surya, Jumat, 5 Juni 2026.
Baca Juga:
Buang sampah Sembarangan siap-siap Kena Sanksi, Kawasan Strategis Aceh Tengah Dipantau 32 CCTV
Menurut dia, Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran.
Surya menegaskan, proses penentuan lokasi maupun pengelola dapur SPPG harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Selain meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, LMND juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait memberikan penjelasan kepada publik mengenai mekanisme penetapan titik dapur MBG di Aceh Singkil.
Baca Juga:
Berusaha Kelabui Petugas buang BB, Pengedar Sabu di Aceh Tenggara Pindah Rumah ke Tahanan
"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara. Karena itu, transparansi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik tetap terjaga," ujarnya.
LMND berharap Kejari Aceh Singkil dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut secara profesional dan objektif.
Menurut mereka, langkah pengawasan yang kuat diperlukan untuk memastikan Program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan gizi masyarakat.||
