“Ironis, kondisi keuangan sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran di seluruh tanah air, sebaliknya Badan Reintegrasi Aceh justru menganggarkan pengadaan mobil dinas baru senilai kurang lebih Rp.17,8 miliar,” kata Koordinator TTI, Nasruddin Bahar.
BANDA ACEH | INFORakyat.CO – LembagaTransparansi Tender Indonesia (TTI) menyorot skema kebijakan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) mengalokasikan pembelian mobil baru untuk untuk operasional BRA Kabupaten/Kota.
Ihwal pengadaan mobil baru untuk transportasi operasional jajaran BRA kabupaten/kota diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 17,8 miliar, termasuk mobil di BRA Provinsi Aceh.
"Kami menilai BRA dinilai tidak sensitif dengan permasalahan yang terjadi ditengah tengah masyarakat Aceh pada saat pemerintah pusat menyerukan efisiensi anggaran. Dana sebesar itu masih berkutat untuk pengadaan mobil baru, belum lagi dana operasional dan pemeliharaan," ungkap Koordinator TTI, Nasruddin Bahar melalui keterangan persnya, Rabu, 13 Mei 2026.
Menurut Nasruddin Bahar, kondisi ini patut disorot, mengingat kesejahteraan masyarakat terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sedang diperbarui penyesuaiannya. Disisi lain, BRA merencanakan pengadaan mobil baru bersumber dari keuangan negara.
Seharusnya Pengadaan Mobil Operasional bisa ditunda dan dinilai belum mendesak, faktanya sudah puluhan tahun BRA kabupaten kota berdiri tanpa mobil operasional, namun tetap berjalan maksimal tanpa kendala apapun.
Baca Juga:
Diduga Gelapkan Hak Buruh, Aliansi PPA dan TIPAN-RI akan Demo PT Nafasindo di Aceh Singkil
"BRA dibentuk untuk menampung persoalan terutama untuk korban konflik Aceh dan sampai hari ini kiprah BRA belum terlihat hasilnya. Masih banyak mantan konflik dan warga terdampak berkeluh kesah," beber Nasruddin.
Ia turut mengajarkan, bahwa Tahun Anggaran 2026 terdapat 2 paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Paloh Igeuh kecamatan Dewantara Aceh Utara lanjutan Rp.2.073.026.999 dan Pembangunan Pasar Desa Kota Panton Labu kecamatan Tanah Jambo Aye Aceh Utara Rp.2.396.680.311.
Berdasarkan data yang muncul di Amel LKPP pada menu Realisasi. Jika dilihat dari tupoksi nya Pembangunan pasar tidak ada hubungannya dengan BRA. Pembangunan pasar adalah tupoksinya Dinas Koperasi dan UKM, namun ranah tersebut beralih kepada kebijakan BRA.
"Kami sampaikan kepada Gubernur Aceh untuk meninjau kembali kebijakan BRA Aceh agar dana Pengadaan Mobil bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat korban konflik. Memperhatikan korban konflik lebih lebih bermanfaat ketimbang pengadaan mobil yang disinyalir hanya dinikmati segelintir oknum," tegas Nasruddin Bahar. ||
