“Saya dapat memastikan bahwa, bersama dengan Prancis, Inggris akan memimpin misi multinasional untuk melindungi kebebasan navigasi segera setelah kondisi memungkinkan,” kata Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.
PARIS | INFORakyat.co – Usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan, Inggris dan Prancis akan memimpin misi militer internasional untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz segera setelah "kondisi memungkinkan".
Pernyataan itu disampaikan setelah Keir Starmer mengikuti KTT internasional yang diselenggarakan Prancis untuk keamanan maritim di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026 kemarin.
"Saya dapat memastikan bahwa, bersama dengan Prancis, Inggris akan memimpin misi multinasional untuk melindungi kebebasan navigasi segera setelah kondisi memungkinkan," kata Starmer kepada wartawan setelah KTT yang diikuti perwakilan 49 negara tersebut.
Starmer menegaskan bahwa misi pertahanan tersebut sepenuhnya bersifat damai guna menjamin keamanan pelayaran komersial dan mendukung pembersihan ranjau.
Lebih dari belasan negara telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengirim peralatan militer ke Selat Hormuz setelah gencatan senjata berkelanjutan antara Iran dan AS disepakati, kata Starmer.
Ia mengundang semua pihak yang bersedia untuk bergabung dalam misi tersebut. Starmer juga mengumumkan pertemuan perwakilan kementerian pertahanan negara-negara yang berpartisipasi dalam misi tersebut, yang dijadwalkan akan berlangsung minggu depan di London.
"Selat itu harus segera dibuka kembali, tanpa pungutan dan tanpa pembatasan," ujar Kier Starmer dikutip dari Republika.co.id, Minggu, 19 April 2026.
Pada tanggal 13 April 2026, Angkatan Laut AS mulai memblokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
Washington membebaskan kapal-kapal selain Iran untuk melintasi Selat Hormuz, selama mereka tidak membayar pungutan kepada Teheran.
Otoritas Iran belum mengumumkan pemberlakuan pungutan, tetapi telah membahas rencana tersebut. Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap di Iran, hingga menyebabkan kerusakan dan korban sipil.
Iran menanggapi dengan menyerang wilayah Israel dan sejumlah fasilitas militer AS di Timur Tengah. Banyak negara di kawasan ini bahkan menutup sebagian atau seluruh wilayah udaranya, di tengah risiko serangan rudal dan pesawat nirawak.
Diketahui, Republik Islam Iran (RRII) pada Jumat (17/4/2026) mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh, menyusul dipenuhinya syarat penghentian penuh serangan terhadap Lebanon.
Keputusan membuka Selat Hormuz diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi lewat unggahan di akun X-nya.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Beri Arahan kepada 503 Ketua DPRD Se Indonesia di Retreat KPPD Akmil Magelang
"Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, perlintasan untuk semua kapal komersial di Selat Hormuz diumumkan dibuka secara penuh untuk masa gencatan senjata tersisa, di rute yang dikoordinasikan sebagaimana sudah diumumkan oleh pelabuhan-pelabuhan dan organisasi maritim dari Republik Islam Iran," kata Araghchi.
Dikutip Al Jazeera, seorang pejabat militer senior Iran kepada televisi nasional mengatakan, bahwa kapal-kapal yang transit di Selat Hormuz memerlukan izin dari IRGC.
Terpisah, seorang pejabat Iran kepada Reuters mengatakan bahwa semua kapal komersial termasuk kapal AS diizinkan melewati Selat Hormuz, sementara kapal angkatan laut tidak akan diizinkan melintas. ||
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID.
