“Perkiraraan kami, sebesar kurang lebih Rp1,5 triliun anggaran dihabiskan untuk pengadaan barang. Sampai hari ini DPRK tidak pernah mengumumkan kepada publik serapan anggaran di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing,” kata Koordinator TTI, Nasruddin Bahar.
BANDA ACEH | INFORakyat.co – Lembaga Transparansi Tender Indonesia (TTI) memperkirakan Anggaran Pokir DPRA tahun 2026, cenderung dihabiskan pada kegiatan Pengadaan Barang, estimasi tersebut dihitung dari kegiatan yang sudah diumumkan melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Perkiraraan tersebut, kata Nasruddin Bahar melalui rilisnya kepada INFORakyat.co, Rabu, 03 Juni 2026, bisa bisa saja lebih dari jumlah itu. Alasannya,didasari dari informasi SKPA dimana seluruh kegiatan sudah masuk list pokir Dewan.
"Perkiraraan kami,sebesar kurang lebih Rp1,5 triliun anggaran dihabiskan untuk pengadaan barang. Sampai hari ini DPRK tidak pernah mengumumkan kepada publik serapan anggaran di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing," kata Koordinator TTI, Nasruddin Bahar.
Menurut TTI, Tahun anggaran 2026 Pemerintah Aceh melaksanakan kegiatan Belanja Pengadaan sebesar Rp.5.500.914.474.193, jika dibulatkan menjadi total Rp.5,5 Triliun.
Jika dicermati dengan bijaksana, kegiatan APBA 2026 belum menyentuh kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat di gampong-gampong, diduga lebih dominan kepada pengadaan barang.
Baca Juga:
Personel Brimob Pelopor Berjibaku bersama Tim Gabungan Padamkan Kebakaran Lahan di Nagan Raya
Seyogianya kegiatan pembangunan fisik di Dapil masing-masing perlu ditingkatkan dengan baik sesuai prioritas terjadi pengembangan perekonomian.
"Jika saja dana sebesar Rp.1 T dari Pokir Dewan digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik, hasilnya berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di desa, dan masyarakat umum diuntungkan," ujarnya.
Ia memberikan contoh, Dinas Pendidikan Aceh misalnya Pokir DPRA diperkirakan lebih Rp.200 miliar, Pendidikan Dayah lebih Rp.150 miliar, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dispora dan seterusnya pengadaan barang dimasukkan kedalam Kegiatan Pokir Dewan.
Baca Juga:
Sejak Running, SPPG Sawah Tingkeum Aceh Selatan distribusi 264.000 porsi MBG, penerima Ceria
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang sudah masuk RUP ada 50 Paket pengadaan bibit, jika ditotalkan lebih kurang Rp.18 miliar.
"Dana-dana ini masih yang belum diumumkan. Prediksi kami, masih banyak kegiatan pengadaan bibit tanaman kehutanan bersumber Pokok Pikiran Dewan. Bukankah lebih baik digunakan kepada kegiatan yang menyentuh kepentingan publik?," tambah Nasruddin.
TTI menyoroti pembangunan jalan elak Jantho – Lamno, seharusnya menjadi perhatian serius dari wakil rakyat terutama bagi anggota DPRA berasal dari wilayah Barat Selatan Aceh.
"Harus dibayangkan, apabila suatu saat jalan nasional di pegunungan Geurute putus total atau terjadi hambatan fatal, maka diperkirakan wilayah barat selatan lumpuh total. Solusinya, Jalan elak Jantho - Lamno menjadi alternatif, apalagi sudah menghabiskan anggaran senilai Rp.100 miliar, namun belum dapat difungsikan," celetuk Nasruddin Bahar.
Kepada Gubernur Aceh dan Ketua DPRA bersama unsur Forkopimda Aceh, coba sekali kali touring ke wilayah Lamno melalui jalan tembus Jantho – Lamno.
Sangat yakin bisa merasakan sensasi uji adrenalin, apakah layak jalan tembus Jantho - Lamno dapat dilalui pengguna jalan secara umum. Kondisi ini perhatian serius dari pemerintah Aceh.
"Sudah waktunya untuk sementara melupakan wacana pembangunan terowongan Geurute, karena anggarannya sangat besar. Caba difokuskanpada penyelesaian jalan elak Jantho – Lamno. Paling paling butuh dana sebesar kurang lebih Rp.50 miliar lagi," imbuh Nasruddin lagi.
Sungguh tidak bisa dipungkiri, Aceh merupakan daerah kaya, hasil bumi dan pertambangan melimpah luah. Buktinya, Aceh menjadi lokasi perburuan investor.
"Jika pengelolaan anggaran tidak tepat sasaran, maka pantaslahAceh menduduki rangking pertama penduduk miskin di Sumatera, sungguh miris dan menyedihkan," pungkasnya. ||
