"Warga desa ketambe, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara merupakan korban terdampak bencana hidrometeorologi memprotes kebijakan pemerintah setempat, akibat belum mendapat bantuan hunian memblokir jalan," kata Pasarudin.
ACEH TENGGARA | INFORakyat.co - Warga Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh melakukan aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah akibat belum ada kejelasan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu.
Aksi pemblokiran jalan dilakukan warga pada, Sabtu, 06 Juni 2026 kemarin. Warga mendesak pemerintah daerah membantu hunian sebagai tempat berteduh (rumah), namun pemerintah hanya memprioritas jalan rusak.
"Pemerintah menjanji memberikan fasilitas hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) kepada warga yang kehilangan rumah akibat bencana banjir, namun sampai saat ini belum terwujud," kata Pasarudin kepada INFORakyat, Ahad, 07 Juni 2026.
Pasarudin mengatakan bahwa masyarakat mengaku kecewa karena lebih dari enam bulan pascabencana, bantuan yang dijanjikan belum menunjukkan kepastian.
Banyak korban banjir yang masih bertahan dalam kondisi serba terbatas sambil menunggu realisasi bantuan dari pemerintah.
Baca Juga:
Gerindra Aceh Singkil Tegaskan, Dugaan Penipuan Rekrutmen Pendamping Desa tidak ada kaitan Parpol
"Rumah korban, termasuk milik saya hanyut diterjang banjir pada November 2025 lalu. Sampai saat ini, kami bersama keluarga masih menunggu bantuan yang pernah dijanjikan. Ternyata hanya angan-angan belaka dan belum ditindaklanjuti," ucap Pasarudin dengan nada sedih.
Menurut dia, pasca banjir pemerintah sempat meminta warga korban bencana untuk mencari rumah kontrakan atau tempat tinggal sementara. Saat itu, pemerintah menjanjikan biaya sewa rumah akan diganti melalui bantuan sebesar Rp. 1,8 juta.
"Kami bingung harus bagaimana lagi. Waktu itu pemerintah menyampaikan agar kami mencari rumah sewa terlebih dahulu, dan akan diganti sebesar Rp1,8 juta. Atas janji itu, kami mencari tempat tinggal untuk keluarga. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan terkait dana tersebut," imbuh Pasarudin lagi.
Ia mengatakan saat ini masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian mengenai dana hunian sementara, tetapi juga kejelasan terkait pembangunan hunian tetap yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan dan realisasinya.
"Warga korban terdampak tidak meminta dan menuntut berlebihan, kami hanya meminta janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat segera direalisasikan, sewa rumah sementara dan Huntap atau hunian sementara," tegasnya.
Ia menjelaskan, aksi pemblokiran jalan kemarin dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah mendengar keluhan dan aspirasi para korban banjir yang selama ini hidup dalam ketidakpastian.
Sementara itu, Kepala Desa Ketambe, Lahat, turut menyuarakan kekecewaan terhadap lambatnya realisasi bantuan. Kata dia, selama berbulan-bulan warga terus mempertanyakan perkembangan bantuan kepada dirinya selaku kepala desa. Namun apa yang harus dijawab, jika pemerintah sendiri belum merespon.
"Tolonglah kami ini Pak Bupati, perhatikan masyarakat Ketambe. Setiap hari masyarakat mempertanyakan kepada saya tentang dana hunian sementara dan hunian tetap. Kemana lagi kami harus meminta perhatian dan pertolongan, jika sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat," ujar Lahat.
Baca Juga:
Anggota DPR RI bersama Bupati Nagan Raya Tinjau Infrastruktur Hancur Akibat diterjang Banjir
Sebagai kepala desa, tutur Lahat, pihaknya berharap pemerintah daerah segera turun tangan memberikan solusi nyata kepada masyarakat yang terdampak banjir.
"Mewakili penduduk Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, saya berharap pemerintah menepati janji. Kasihan masyarakat terdampak bencana terkatung-katung menunggu bantuan yang dijanjikan," puncak Kepala Desa. ||
