“Plt Sekda Nagan Raya mohon memberikan perhatian khusus terhadap sistem koordinasi antar-OPD agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan baik dan lancar, selain itu banyak hal menjadi prioritas untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik,” tegas Ketua Pansus, Zulkarnain, SH.
NAGAN RAYA | INFORakyat.co –Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H, menerima Rekomendasi dari Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, berlangsung di ruang sidang utama Gedung Dewan di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kamis, 11 Juni 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Mohd. Rizki Ramadhan didampingi Wakil Ketua I DPRK Dr. Afzalul Zikri, dihadiri 17 dari 25 anggota dewan.
Ketua Pansus DPRK Nagan Raya, Zulkarnain, S.H menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ke depan.
Pansus merekomendasikan agar Dinas Kesehatan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas pembantu (Pustu) dan pondok bersalin desa (Polindes) agar dapat berfungsi maksimal dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pada sektor pertanian dan infrastruktur, Pansus DPRK meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab penuh terhadap keandalan jaringan irigasi guna menjamin kecukupan pasokan air bagi petani padi sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat sesuai dengan visi pembangunan daerah.
Lebih tegas, Zulkarnain meminta Pelaksana tugas (Plt) Sekda memberikan perhatian khusus terhadap sistem koordinasi antarorganisasi perangkat daerah agar pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
"Plt Sekda Nagan Raya mohon memberikan perhatian khusus terhadap sistem koordinasi antar-OPD agar kegiatan pemerintahan dapat berjalan baik dan lancar," ujar Zulkarnain.
Selanjutnya DPRK merekomendasikan agar Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) meningkatkan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya, jalan desa, pasar, kawasan perkotaan, tempat ibadah, kawasan perkantoran, dan fasilitas umum lainnya.
Menurut Zulkarnain, upaya tersebut perlu dilakukan melalui kerja sama yang lebih intensif dengan para camat dan keuchik gampong mengingat persoalan ternak liar telah cukup lama dikeluhkan masyarakat.
"Untuk hal tersebut, Satpol PP dan WH dapat bekerja sama dengan para camat dan seluruh keuchik gampong dalam menangani persoalan tersebut," katanya.
Pansus juga menyoroti sektor pertanian dan peternakan dengan meminta Dinas Pertanian dan Peternakan memperkuat program mitigasi serta penanggulangan bencana pertanian, termasuk pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta penanganan dampak banjir dan kekeringan yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Nagan Raya.
Kemudian, Kepada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, Pansus DPRK merekomendasikan agar dilakukan pendampingan sejak tahap awal perencanaan program kepada OPD maupun pemerintah gampong, termasuk tim pelaksana kegiatan (TPK) dan bendahara desa, guna mencegah potensi penyimpangan anggaran dan dana desa.
"Kami harap Inspektorat meningkatkan independensi serta menjaga objektivitas dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan," tegas Zulkarnain.
Zulkarnaian juga meminta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk memperluas sosialisasi dan pendampingan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara digital kepada masyarakat.
"Saya merekomendasikan agar BPKD segera melelang aset-aset yang tidak produktif agar tidak terus-menerus membebani keuangan daerah," ujar Zulkarnain.
Usai dibacakan oleh Ketua Pansus, rekomendasi diserahkan oleh Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd. Rizki Ramadhan kepada Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H.
Rapat paripurna turut hadiri unsur Forkopimda, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda), staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, Ketua MPD, MAA dan MPU Nagan Raya, tenaga ahli fraksi dewan, dan sejumlah undangan lainnya. ||
