Penyaluran Jadup dan Stimulan Aceh Singkil dipertanyakan, Mahasiswa Desak evaluasi Kinerja Dinsos dan BPBD

author
Sahab Hadafi

1 Jam yang Lalu

Penyaluran Jadup dan Stimulan Aceh Singkil dipertanyakan, Mahasiswa Desak evaluasi Kinerja Dinsos dan BPBD
Presiden Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh Barat, Alfa Salam. Dok: Pribadi.
“Masyarakat terdampak bencana banjir berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait bantuan yang menjadi hak mereka. Sampai hari ini masih banyak warga yang mempertanyakan kapan bantuan tersebut akan direalisasikan," kata Presiden Mahasiswa STAIN Meulaboh, Alfa Salam.

ACEH SINGKIL | INFORakyat.co – Informasi berkembang, penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tahap II dan Stimulan bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Singkil masih mengambang, validasi data mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa.

Masyarakat menilai komunikasi dan transparansi dari instansi terkait masih belum maksimal sehingga memicu keresahan di tengah masyarakat, terhadap realisasi Jadup dan Stimulan tahap II.

Presiden Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Alfa Salam, mengkritik kinerja Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil. Pihaknya dinilai belum mampu memberikan kepastian kepada warga mengenai perkembangan bantuan tersebut, termasuk validasi data calon penerima manfaat.

Menurut Alfa, masih banyak warga terdampak banjir yang menunggu kejelasan terkait pencairan Jadup tahap II maupun bantuan stimulan yang dijanjikan pemerintah.

"Masyarakat terdampak bencana banjir berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait bantuan yang menjadi hak mereka. Sampai hari ini masih banyak warga yang mempertanyakan kapan bantuan tersebut akan direalisasikan," kata Presiden Mahasiswa STAIN Meulaboh, Alfa Salam, melalui keterangan resmi kepada redaksi INFORakyat, Rabu, 03 Juni 2026.

Ketidakjelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Karena itu, Alfa meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, khususnya instansi terkait, lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan proses pengusulan dan pencairan bantuan kepada masyarakat.

"Jika perlu bupati Aceh Singkil segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinsos dan Kalaksa BPBD. Jangan hanya memberi laporan asal bapak senang," tegasnya.

Bupati Aceh Singkil dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap pejabat yang bertanggung jawab, apabila dinilai tidak mampu mempercepat proses penyelesaian bantuan bagi warga terdampak bencana. Apalagi berhubungan dengan validasi pendataan calon penerima asas manfaat.

"Kami berharap pemerintah segera memberikan kepastian. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga realisasi bantuan yang dapat membantu pemulihan ekonomi mereka pascabencana," ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Sosial sebelumnya menyatakan penyaluran Jadup tahap pertama telah selesai 100 persen kepada 605 kepala keluarga penerima manfaat.

Saat ini, pemerintah daerah tengah memproses usulan penerima tahap II melalui pendataan dan verifikasi by name by address (BNBA) yang akan diajukan ke Kementerian Sosial.

Plt Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil, Ali Hasmi Pohan, mengatakan proses verifikasi data masih berlangsung untuk memastikan bantuan lanjutan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak terjadi data ganda.

Pemerintah daerah berharap seluruh proses administrasi dapat segera rampung sehingga bantuan bagi warga terdampak yang belum terakomodasi dapat segera direalisasikan.||

Tags terkait :