“Pembangkangan itu kerap terjadi di dinas, melakukan perlawanan senyap, memperlambat eksekusi program dan kebijakan, memanipulasi data, tidak sejalan dengan visi dan misi pimpinan daerah bahkan memprovokasi untuk berkhianat,” kata Bupati Tarmizi SP, MM.
MEULABOH | INFORakyat.co – Bupati Aceh Barat Provinsi Aceh tegas mengambil sikap, meminta Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Dinas (Sekdis) dan Kepala Bidang (Kabid) yang tidak patuh atau membangkang dalam melaksanakan tugas di lingkungan Pemda setempat.
Amanat tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, didampingi Wakil Bupati, Said Fadheil ,S.H. saat memimpin Apel Pagi Gabungan di halaman belakang kantor Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) di Meulaboh, Senin, 06 Juli 2026, pagi kemarin
Ia meminta kepada para pejabat eselon III dan IV, baik itu Sekretaris Dinas (Sekdis) maupun Kepala Bidang (Kabid) serta pejabat lainnya jangan pernah merasa punya power kerana dekat dengan pimpinan ataupun mempunyai backup sehingga tidak patuh kepada atasan dan terjadi pembangkangan.
Baca Juga:
Kobaran Api Berhasil Padam, Penyebab Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Aceh Timur Diselidiki
"Pembangkangan itu kerap terjadi di dinas, melakukan perlawanan senyap, memperlambat eksekusi program dan kebijakan, memanipulasi data, tidak sejalan dengan visi dan misi pimpinan daerah bahkan memprovokasi untuk berkhianat," tegas Tarmizi dikutip dari portal resmi Pemkab Aceh Barat, Selasa, 07 Juli 2026.
Dalam apel gabungan itu, Tarmizi mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPK untuk menertibkan dan mengevaluasi secara menyeluruh Sekdis dan Kabid nya.
"Sengkiranya ada yang tidak patuh dan membangkan, segara sampaikan kepada pimpinan untuk segara diganti. Jangan coba-coba memprovokasi dan mempengaruhi pihak lain, kami punya akan ambil sikap," paparnya.
Sebaliknya, tambah Tarmizi, jika memang Sekdis dan Kabid semuanya merasa bahwa ternyata atasannya yang bermasalah,bukan fitnah dan dibuat-buat, maka sampaikan juga kepadabupati dan wakil bupati.
"Jika laporannya benar, kami pastikan atasannya (Kepala SKPK) bersangkutan juga akan diganti," ucap Tarmizi.
Baca Juga:
Disinyalir Kaum LGBT Merebak di Aceh Tenggara, Aktivis Desak Pemda Tegakkan Syariat Islam Bertindak
Mulai saat inim sambung bupati, semua pihak harus membangun kekeluargaan dalam setiap SKPK masing-masing, tidak saling mencari kelemahan, sehingga tercipta hubungan harmonis, kerjasama yang baik tidak hanya di level jabatan tetapi sampai dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
"Jadi, kedepan tidak ada lagi pada instansi atau dinas terdengar nuansa tidak bagus hubungan antara Sekdis dengan Kabid, dan Sekdis dengan Kadis serta seterusnya. Bukan hanya itu, jangan ada pihak luar yang ikut campur urusan pemerintahan, karena akan kacaubalau. Urusan pemerintahan diatur secara mekanisme dan perundang-undangan birokrasi," pungkas Tarmizi. ||
