“Penyusunan TKD banyak yang tidak menyentuh pada yang seharusnya, salah satunya rehab pendopo dan masih banyak lagi,” ujar Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Wartono.
ACEH SINGKIL |INFORakyat.co — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, mulai buka mulut dan mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan peruntukan Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 21 miliar.
Pernyataan bernada ironis tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRK Aceh Singkil, Wartono, usai rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Qanun (Raqan) APBK 2026, Rabu, 8 April 2026, malam kemarin.
"Penyusunan TKD banyak yang tidak menyentuh pada yang seharusnya, salah satunya rehab pendopo dan masih banyak lagi," ujar Wartono, saat itu.
Ia menilai, alokasi anggaran tersebut tidak tepat sasaran, karena masih banyak rumah warga korban banjir yang rusak dan lebih layak untuk diprioritaskan mendapatkan bantuan.
Menurutnya, DPRK justru berupaya meluruskan kebijakan anggaran yang dinilai tidak sesuai, meski kerap dianggap mempersulit. Padahal semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas.
"Seolah kami mempersulit, padahal kami ini meluruskan yang bengkok," paparnya.
Selain itu, Wartono juga menyoroti ketidakjelasan penyaluran bantuan pemerintah pusat untuk korban banjir, khususnya terkait Jatah Hidup (Jadup).
"Data Jadup tidak jelas, amburadul. Ini juga harus diluruskan sehingga masyarakat tidak berkeluh kesah," imbuhnya lagi.
Politikus Partai Gerindra itu menilai pemerintah daerah belum profesional dalam mengelola anggaran dari pemerintah pusat.
Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk kegagalan, mengingat kepala daerah telah memiliki pengalaman memimpin pada periode sebelumnya.
"Seperti belum siap dalam mengelola anggaran dari pusat, ini yang membuat anggota dewan gerah," pungkas Wartono.||
