“Penonaktifan bupati Aceh Selatan wujud dari dinamika pemerintahan, ini ketegasan Mendagri sebagai pembelajaran berharga agar tidak terulang dan menimpa bupati dan walikota lain,” kata Dr. Irfannusir.
Sebagai partai pengusung dengan kursi terbanyak dalam koalisi, PAN meminta Bupati untuk melakukan cooling down dan melakukan pembenahan serius terutama dalam aspek komunikasi pemerintahan.
Seperti diketahui, Bupati H Mirwan dinonaktifkan sementara pasca polemik keberangkatannya umrah tanpa izin resmi perjalanan ke luar negeri dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Irfannusir menyebutkan bahwa keputusan pemerintah pusat tersebut sudah melewati proses pemeriksaan yang terukur, terstruktur, dan sangat hati-hati sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kita di PAN Aceh Selatan sejak awal sudah mengingatkan agar Bupati tidak terlalu banyak mendengar bisikan yang tidak berdasar, apalagi dari pihak yang kurang pengalaman dalam tata kelola pemerintahan," kata Irfannusir, Rabu, 10 Desember 2025.
Menurut anggota DPRA ini, mengelola sebuah pemerintahan tidak bisa dilakukan berdasarkan selera pribadi atau keputusan spontan.
"Pemerintahan itu ada aturannya. Bukan apa yang tiba-tiba terlintas, apalagi sampai bersikap ugal-ugalan," sebutnya.
Ia berharap selama masa nonaktif ini Bupati H Mirwan dapat membangun koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dengan seluruh stakeholder agar proses pemerintahan dan pembangunan di Aceh Selatan tetap berjalan baik.
"Kami berharap momen ini menjadi titik evaluasi dan pembenahan, agar Aceh Selatan dapat semakin maju dan produktif ke depan, sehingga setiap langkah harus melalui pertimbangan matang," katanya. ||
