“Perintah Presiden Prabowo copot Jabatan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri terkesan tendensius dan emosional serta cenderung dipaksakan, semestinya harus mengkroscek secara utuh bencana alam di Aceh Selatan, dan mempelajari sejauh tindakan pemerintah daerah terhadap upaya penanggulangan,” papar Nasruddin Bahar.
BANDA ACEH I inforakyat.co – Lebaga Transparansi Tender Indonesia (TTI) angkat bicara menanggapi kisruhnya polemik Bupati Aceh Selatan menunaikan ibadah Umrah pada pasca bencana banjir pada, 2 Desember 2025 lalu.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar menilai perintah Presiden Prabowo copot Jabatan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri terkesan tendensius, dipaksakan dan emosional, seharusnya Mendagri meminta keterangan lebih rinci latar belakang Bupati Aceh Selatan meninggalkan Negerinya untuk melaksanakan Ibadah Umrah.
Menurut pria yang kental disapa Cek Nas itu, Presiden tidak bisa serta merta memerintahkan pencopotan Jabatan Bupati karena Bupati dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
"Bupati Aceh selatan meninggalkan kampung halaman karena dianggap banjir tidak separah Kabupaten Lain, makanya dia (H. Mirwan MS-red) berani meninggalkan daerah," papar Nasruddin Bahar melalui keterangan tertulis yang dilayangkan kepada redaksi inforakyat.co, Senin, 8 Desember 2025.
Di lapangan, ungkap Cek Nas, pemerintah tetap hadir yang digawangi pembantu Bupati Aceh Selatan, disana ada Wakil Bupati, Kepala BPBD dibantu TNI-POLRI bahu membahu mempercepat prosespenangulangan bencana banjir, buktinya, kawasan Trumon sudah membaik dan masyarakat sudah mulai beraktivitas.
Perlu diketahui, banjir di wilayah n Trumon Raya terjadi setiap tahun, jika terjadi hujan, bahkan banjir bandang yang melanda desa Ladang Rimba kecamatan Trumon Tengah pada 20 November 2023 lebih parah dan menimbulkan kerusakan berbagai fasilitas dan infrastruktur.
"Kami menilai kasus Bupati Aceh Selatan sengaja dibesar besarkan dan dijadikan tumbal sehingga kelemahan Pemerintah pusat dalam menangani bencana banjir di Aceh jadi hilang seolah olah Presiden Prabowo bersikap tegas," celetuk Cek Nas.
Publik perlu tahu, pemerintah pusat belum mampu menyelesaikan masalah besar yang sedang terjadi, pemerintah pusat belum sepenuh hati menangani bencana Aceh, sejumlah daerah masih terisolir seperti Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues, bahkan Aceh Tamiang.
Jika mau jujur, Presiden harus bersikap adil coba copot jabatan Mentri Menteri yang tidak becus bekerja, kenapa Prabowo tidak merespon tuntutan masyarakat agar beberapa menteri bermasalah di berhentikan, malah lempar sikap "pecat" bupati Aceh Selatan.
Nasruddin bahar menegaskan, sangat tidak adil memecat seorang bupati dengan alasan meninggalkan daerah dalam keadaan bencana.
"Coba crosscheck apakah bencana nya bencana besar atau sudah dapat diatasi, Bupati Aceh Selatan bukan perampok, bupati Aceh Selatan bukan perusak alam dan lingkungan, dia tidak punya HPH, dia tidak punya tambang, berbuatlah adil dan bijaksana," imbuhnya lagi.
Ia juga meminta Presiden memikirkan kembali, apakah Bupati Aceh Selatan layak dihukum sebagai desertir di Militer, dia tidak lari dari tanggung jawab, dia keluar Negeri hanya urusan Ibadah.
"Momen yang tidak tepat, barangkali iya, tetapi masih ada untuk memberikan sanksi administrasi atau peringatan. Tanyakan kepada masyarakat atau korban terdampak, apakah bupati pernah turun kelapangan, pernah membantu warga, atau melarikan diri di atas kesengsaraan rakyat. Demikian sebagai bahan masukan, semoga Pak Presiden sehat walafiat," tutup Nasruddin Bahar. ||
