“Kami ingin tahu, sejauh mana visi misi bupati dan wakil bupati Bener Meriah, apa benar-benar dijalankan. Jangan hanya tinggal janji kampanye saja,” celetuk Perwakilan RGM, Sutrisno.
BENER MERIAH | INFORakyat.co – Aliansi Rakyat Genap Mupakat (RGM) Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh mendatangi Gedung DPRK, kehadiran peserta bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tapi "membongkar" satu per satu persoalan yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Amatan media ini, audiensi yang seharusnya jadi ruang dialog justru berubah hangat dan memanas.Dari awal, aura dan tensi sudah terasa berhawa "panas".
Forum yang mestinya formal berubah jadi ajang adu argumen. Irama saling teriak tak terhindarkan antara peserta audiensi dengan kubu kontra yang disebut berasal dari tim pro bupati.
"Kami ingin tahu, sejauh mana visi misi bupati dan wakil bupati Bener Meriah, apa benar-benar dijalankan. Jangan hanya tinggal janji kampanye saja," celetuk Perwakilan RGM, Sutrisno, saat menyampaikan komentar, Kamis, 02 April 2026.
Ia lantang berucap, "bagi RGM ini bukan seremoni, tetapi Ini peringatan. Kami menilai arah pembangunan Bener Meriah mulai kabur, bahkan cenderung tidak terarah," sergahnya.
Sorotan tajam juga diarahkan ke penanganan bencana. Lalu menyeret pertanyaan transparansi anggaran. Dana dari APBD hingga bantuan pihak ketiga diminta dibuka jelas, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Baca Juga:
Menanti Harapan, dari 2.600 sebanyak 2.540 PPPK PW di Aceh Tenggara dilantik dan Terima SK
Tak berhenti di situ, isu defisit anggaran ikut memantik kecurigaan publik. Delegasi lain, Hamdani mengungkap adanya perbedaan angka yang dinilai janggal.
"Kami dapat informasi defisit sebesar Rp.65 miliar, tapi bupati menyebut Rp.77 miliar. Ini harus dibuka seterang-terangnya. Angka pasti harus diketahui public, jangan terkesan carut marut," sergah Hamdani.
Menurutnya, selisih itu dinilai bukan hal dan jumlah kecil. Di tengah kondisi keuangan daerah yang tertekan, belanja justru dianggap tidak efisien.
"Keuangan tertekan, tapi belanja terkesan boros. Di mana fungsi kontrol DPRK?. Masyarakat butuh transparansi," sindir Hamdani tajam.
Hujan kritik semakin dalam dan mengarah, saat tokoh pendiri Kabupaten Bener Meriah, H. Misradi alias Adijan, angkat bicara bernada kecewa dari raut wajahnya yang tidak bisa disembunyikan.
"Dulu kita percaya, orang ditempatkan sesuai keahlian. Harapannya daerah ini maju, berkembang dan makmur. Tetapi hari ini, justru terasa mundur dan tidak jelas arahnya. Ini butuh pemikiran dan solusi tepat," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia seperti memberi peringatan keras. "Kalau ini dibiarkan, Bener Meriah bisa semakin terpuruk. Ini harus diselamatkan demi generasi Bener Meriah," tandasnya.
Baca Juga:
Sekda Aceh Selatan: ASN dituntut tegakan Kedisiplinan dan tunjuki Dedikasi melayani masyarakat
Di akhir audiensi, RGM menegaskan tuntutannya, meminta DPRK jangan pasif. Fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi harus dijalankan dengan serius bukan sekadar formalitas.
"Kami bersandar harapan, di tangan para wakil rakyat bisa menata langkah, program dan pengawasan yang lebih baik. DPRK jangan pasif, tegakan kepercayaan publik," pungkas H. Misradi alias Adijan. ||
